Koran Sulindo – Komisi IV DPR RI segera memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito untuk dimintai penjelasan soal izin impor beras sebanyak 2 juta ton.
“DPR berharap penjelasan Menteri Perdagangan dapat meredakan spekulasi yang muncul,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, di Jakarta, Jumat (24/8/2018), melalui rilis media.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan mengatakan izin penambahan impor tersebut telah diputuskan sekitar 3 bulan lalu dan berlaku hingga Agustus 2018.
Bulog Menolak
Namun Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) bersikukuh tak mau melaksanakan penugasan pemerintah atas impor beras jilid II sebanyak 500 ribu ton. Menurut Bulog, pasokan beras saat ini dianggap sudah mumpuni untuk menjaga kestabilan harga.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang diterbitkan Kemendag belum dimanfaatkan karena gudang Bulog akan sesak jika impor beras tetap dilakukan.
“SPI terbit bukan berarti harus dilaksanakan dong. Nanti ditaruh di mana? Gudang saya sudah penuh. Kalau saya bilang, sudah ada perintah untuk impor, tapi kalau saya bilang belum perlu, ya tidak dipakai. Buat apa? Itu kan boleh dilaksanakan, boleh tidak,” kata pria yang akrab disapa Buwas itu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (30/5/2018) lalu,seperti dikutip CNN Indonesia.
Menurut Buwas, pasokan beras Bulog masih tetap aman. Ia juga mengklaim penyerapan beras Bulog masih optimal dengan jumlah rata-rata 11 ribu hingga 15 ribu ton per hari. Sementara data Bulog per 30 Mei 2018 menunjukkan bahwa realisasi pengadaan mencapai 1,4 juta ton.
Kebijakan impor dinilainya memiliki sentimen negatif karena membuat petani resah.
“Penyerapan kita tiap hari banyak, itu kami utamakan, yang penting kan stok masih ada dan harga stabil terjamin, ya sudah,” kata Buwas.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku pemerintah telah menerbitkan lagi izin impor kedua bagi Bulog sebesar 500 ribu ton dengan tenggat hingga Juli mendatang. Dengan tambahan izin impor ini, artinya kuota beras impor tahun ini tercatat 1 juta ton. Pada Januari lalu, pemerintah memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras khusus dari Thailand dan Vietnam.
Mentan Menolak
Kementerian Pertanian juga menyesalkan keputusan penerbitan izin tambahan impor beras sebesar 500 ribu ton. Kementan menyatakan produksi dan persediaan beras yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik selama puasa maupun pasca Lebaran.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menuturkan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan penolakan terhadap impor beras tersebut.
“Kami punya prediksi panen, setiap bulan kami juga berupaya menjaga supaya luas tanam minimal 1 juta hektare,” kata Agung di Jakarta, Rabu (16/5/2018).
Menurut perhitungan Kementan, dengan produktivitas padi sebesar 3 ton sampai 3,5 ton per hektare, maka produksi beras diprediksi bisa mencapai 3 juta sampai 3,5 juta ton.
Konsumsi nasional saat ini terhitung sebesar 2,5 juta ton per bulan.
Selain itu, pasokan beras juga diperkirakan aman karena stok beras di gudang Bulog pada 16 Mei 2018 telah mencapai 1,28 juta ton dan masih ada lebih dari 40 ribu ton yang tersimpan di Pasar Induk Beras Cipinang. [DAS]
