Koran Sulindo – Hampir semua orang, bapak-bapak, remaja, atau kanak-kanak, mengenakan baju berwarna putih itu turun di Stasiun KRL Gondangdia, Menteng. Tujuan mereka satu arah: Monumen Nasional. Mereka datang memenuhi panggilan shalat Jumat berjamaah pada tengah hari 2 Desember 2016 itu. Tapi tak ada angkutan kota yang yang bisa mengantarkan ke Monas. Seluruh ruas jalan penuh manusia berjalan ke arah sama. Bahkan berjalan kaki melawan arah saja sulit karena penuhnya manusia.
Aksi turun ke jalan dengan jumlah massa ribuan seperti itu terakhir terjadi hampir sekitar 20 tahun lalu, ketika mahasiswa dan rakyat berpadu berjuang menumbangkan kekuasaan Soeharto. Kini orang-orang sipil yang diperkirakan berjumlah antara 200 ribu hingga 300 ribu itu menginginkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang dianggap menistakan agama mereka dibui.
Sebulan sebelumnya, pada 4 November, dengan jumlah massa yang jauh lebih kecil aksi serupa juga berlangsung. Isunya sama, selain diikuti pendukung utama Front Pembela Islam, terlihat 2 orang Wakil Ketua DPR ikut naik di dalam mobil komando yang membawa para pimpinan demonstrasi itu. Pucuk pimpinan DPR itu ikut berorasi, seolah menyatakan proses perwakilan rakyat di gedung Senayan sana tak bekerja.
Orang akan dengan gampang mengatakan aksi massa dengan jumlah banyak seperti itu sebagai mulai lahirnya gerakan populisme di Indonesia, seiring dengan merebaknya populisme di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kini.
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusai (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rumadi Ahmad, misalnya, mengatakan NU dicibir karena tidak mau turut dalam gelombang populisme itu, karena secara resmi menyatakan tidak mau turut serta dalam unjuk rasa 4 November (411) dan 2 Desember (212) tadi.
Akibatnya, kiai-kiai sepuh NU seperti Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Maimoen Zubair (Mbah Moen), bahkan Ketua Umum KH Said Aqil Siroj difitnah dan dicaci.
“Dalam konteks global, saat ini populisme menjadi idola baru. Orang-orang yang mempunyai pandangan yang dulu kita cemooh, misalnya rasial, intoleran, tidak suka dengan orang Muslim, sekarang berkuasa di sejumlah negara,” kata Rumadi.
Tokoh-tokoh politik yang rasis dan intoleran mendapatkan tempat utama di media massa.
“Permasalahannya apakah gerakan mereka bisa diimajinasikan sebagai umat Islam ? Atau hanya gerakan untuk memenjarakan Ahok dan menjatuhkan Jokowi?,” kata Vedi R Hadiz, dalam diskusi buku barunya, “Islamic Populism in Indonesia and the Middle East” di Jakarta, akhir Januari lalu.
Vedi tak menutup mata peserta aksi “Bela Islam” itu lintas kelas, mulai dari orang kaya hingga miskin, namun tak ada lembaga atau organisasi keislaman yang mampu dan diakui memayungi gerakan tersebut. Aksi itu seperti gerakan lepas kontrol tanpa kepemimpinan.
Di kalangan akademisi dan media, populisme memang konsep yang lentur. Kadang diidentikkan dengan aspirasi kanan, di waktu lain bisa diidentikkan dengan kaum kiri. Apalagi gelombang pasang populisme yang kini melanda dunia global tidak hanya terwakili dari terpilihnya Donald Trump di AS, atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa karena sentimen anti Islam yang kuat. Sebelumnya wacana populisme ini didahului munculnya tokoh-tokoh kiri seperti Hugo Chavez di Venezuela dan Eva Morales di Bolivia.
Demokrasi Dibajak
Di Indonesia sebelum aksi 414 dan 212 itu neoliberalisme yang masuk membonceng arus globalisasi membawa gelombang demokratisasi. Namun bangsa ini nampaknya tak siap dengan basis kolektif atau ideologi bersama.
“Nilai konsensus dihabisi, demokrasi tak berbasis permusyawaratan,” kata Yudi Latif, dalam acara memperingati 43 tahun Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) di Balai Kartini, Jakarta, pertengahan Januari.
Indonesia disebutnya mengalami kemunduran cara berfikir luar biasa didalam situasi seperti sekarang ini. Yang berkuasa adalah mereka yang menggerakkan modal untuk membanjiri politik dengan kepentingan. “Makanya Indonesia cepat sekali mengalami kesenjangan sosial yang sangat hebat karena tidak punya kekuatan ideologi sebagai counter dan tidak punya pengetahuan kekuatan pikiran untuk merancang strategi counter hegemoni terhadap ini semua,” kata Yudi.
Peringatan tersebut juga menggelar Seminar Kebangsaan bertajuk “Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme”
Hariman Siregar, pelaku sejarah kasus Malari, dalam acara itu mengatakan aktivitas itu bukan sekadar berkumpul dalam rangka nostalgia saja tetapi juga mengingatkan kembali cita-cita reformasi 1998 yang belum tercapai. “Di politik kita buka demokrasi, di ekonomi kita buka pasar bebas, sosial kita bicara civil society, di hukum kita bicara kepastian hukum. Kalau kita bicara 4 hal ini sangat jauh dari cita-cita awal,” kata Hariman.
Bahkan belakangan semacam ada sinyal mulai kaburnya kepercayaan rakyat terhadap rezim; masyarakat berpikir tidak rasional dan mulai mengesampingkan demokrasi. Ada gejala penolakan terhadap pemimpin yang tak dikehendaki, padahal figur tersebut sudah terpilih. Khawatirnya, hal serupa bisa berlangsung dalam demokrasi Indonesia kedepan. “Kami sejak awal merasa Demokrasi telah dibajak oleh para elite sehingga menimbulkan gerakan anti establishment,” kata Hariman.
Menurut Human Right Watch, memasuki tahun kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memang gagal mengatasi gangguan di republik Indonesia, mulai dari serangan terhadap kebebasan beragama, diskriminasi gender, dan hak-hak minoritas. Dalam World Report 2017 yang dirilis awal tahun ini, HRW menilai komitmen Jokowi sebagai pembela HAM dipertanyakan, karena setahun sebelumnya sudah gagal mengubah retorikanya menjadi inisiatif kebijakan.
Dalam bagian Indonesia pada laporan setebal 687 halaman itu, disebutkan meski pemerintahan Jokowi menyatakan inisiatifnya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, namun “tak ada tindakan resmi lebih lanjut dari pemerintah, dan pelanggaran HAM terus terjadi,” kata Deputy Direktur HRW Asia, Phelim Kine.
Fasisme Berbaju Populisme
Demokrasi yang dibajak oligarki dan bangkitnya retorika penuh kebencian pada orang asing, ras, dan agama lain cenderung makin kuat dan tumbuh makin meluas di seluruh dunia.
Kepala Urusan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zeid Ra’ad al-Hussein, mengatakan bangkitnya sayap kanan dan politisi ultranasionalis yang berkampanye anti imigran dan menolak multikulturalisme itu adalah gejala utama tahun 2016, yang disebutnya Tahun Bencana.
“Retorika fasisme itu tak lagi bertempat di pertemuan bawah tanah, reriungan sekelompok bebal, atau di di bawah rerimbunan hutan internet, tapi sudah wacana umum sehari-hari,” kata Pangeran dari Yordania itu, dalam pidato perayaan tahunan hak asasi manusia sedunia, pertengahan Desember 2016.
Populisme sayap kanan Eropa dan AS makin kencang mengarahkan amarahnya ke tata dunia liberal yang dihidupi bersama kini. Kaum populis, demagog, dan pemimpi, dengan mencontoh taktik propaganda ISIS, menggunakan sepenggal kebenaran dan penyederhanaan berlebih untuk menyebarkan kebencian.
Tindakan kebencian anti imigran meningkat drastik sewaktu kampanye pemilihan presiden Donald Trump, dan terus berlangsung setelah ia menjadi Presiden AS. Munculnya tokoh-tokoh seperti Trump, Pauline Hanson, atau Marine Le Pen di Perancis dan pemimpin Partai Independen Inggris Nigel Farage, adalah simpton dari kelesuan akut tradisi demokrasi liberal.
Ancaman itu nyata di depan mata: demokrasi mulai ditinggalkan dimana-mana, populisme berkelindan dengan fasisme menguat dimana-mana, dan inilah kecenderungan dunia hari-hari ini.
Sebuah riset dari Harvard yang terbit akhir tahun lalu mengkaji data-data dalam situs “World Values Survey”, sebuah situs independen yang mengsurvei kecenderungan politik dunia, mengatakan pemerintahan demokratis cenderung ditolak di Amerika Latin.
Sementara itu proporsi warga negara AS yang ingin dipimpin junta militer naik dari 1 per 16 orang pada 1995 menjadi 1 per 6 orang pada survei mutakhir. Warga AS yang menganggap demokrasi adalah esensial terakhir tinggal 30 persen. Terpilihnya Trump sebagai Presiden AS adalah contoh mutakhir. Trump berkampanye akan memenjarakan penentangnya, dan tak akan menerima hasil Pemilu jika dinyatakan kalah adalah ilustrasi terbaik. Kampanye seperti itu bukanlah hal biasa dalam kehidupan politik demokrasi liberal.
Pola yang sama bisa ditemui di Australia, Inggris, Belanda, Swedia, dan Selandia Baru.
“Warga negara makin tak tertarik pada partai politik yang sudah mapan, lembaga perwakilan, dan hak-hak minoritas. Mereka mulai terbuka pada gagasan interpretasi otoritarian tentang demokrasi,” tulis laporan itu.
Bagian warga negara yang setuju pada pemimpin kuat yang tak terganggu pemilu atau parlemen juga makin membesar di Jerman, AS, Spanyol, Turki, dan Rusia.
Obat yang Salah
Lembaga internasional anti korupsi Transparency International (TI), dalam publikasi Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016, mengatakan populisme adalah obat yang salah.
Dalam indeks yang didasarkan data survei Bank Dunia, African Development Bank, dan Economist Intelligence Unit itu,TI mengatakan di negara-negara dengan pemimpin populis atau autokratis, situasi demokrasi malah semakin buruk.
“Dan timbul pola-pola upaya menumbangkan masyarakat sipil, membatasi kebebasan pers, dan melemahkan kekuatan yurisdiksi”, kata Kepala TI, Jose Ugaz.
Direktur bagian riset TI, Finn Heinrich mengatakan tendensinya menunjukkan lebih banyak negara berkondisi tambah buruk, bukannya membaik, setelah di bawah bendera populisme.
“Reformasi dari akar diperlukan di seluruh dunia, sebagai upaya mengatasi kesenjangan dan tindak pidana korupsi yang sistematis yang sudah terbukti jadi lahan subur bagi populisme”.
Organisasi yang berbasis di Berlin, Jerman, itu juga mengemukakan kaitan kuat antara kesenjangan sosial dengan maraknya korupsi, dan tren ini terjadi dalam skala dunia.
Dampak fatal korupsi bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, kesimpulan TI, dan korupsi bisa mematikan dan merampok dalam jumlah besar dana publik, yang sebetulnya diperlukan untuk membiayai kesehatan dan pendidikan wong cilik.
Populisme bukan obat mujarab bagi dunia, ia bagian dari masalah. [Didit Sidarta]