INDONESIA sendiri telah mendapatkan julukan The Dirty Man of Asia karena ketergantungan terhadap batubara. Ketergantungan ini, menurut LSM-LSM itu, secara aktif didorong oleh politically exposed persons untuk keuntungan pribadi mereka.

“Rencana pemerintah Indonesia untuk mengurangi produksi batubara belakangan ini telah diputarbalikkan. Alih-alih mengurangi jumlah produksi batubara menjadi 413 juta ton pada tahun 2017 sebagaimana direncanakan, produksi batubara malah naik menjadi 477 juta ton. Coalruption atau korupsi batubara telah dan sedang menghancurkan kesejahteraan Indonesia.”.

Aksi Koalisi Antimafia Tambang dan Sawit di Sungai Dondang, Kalimantan Timur. Foto: Jatam

Lebih lanjut dijelaskan dalam laporan itu, bagaimana praktik korupsi politik telah ikut mencemari lingkungan serta mematikan, merusak reputasi, dan melemahkan demokrasi Indonesia. Itu sebabnya, korupsi politik di sektor batubara harus diakhiri dengan mengakhiri ketergantungan pada komoditas tersebut untuk masa depan Indonesia yang lebih baik: energi dan politik yang bersih.

Gerakan #BersihkanIndonesia pun memberikan rekomendasi beberapa langkah yang harus diambil untuk mengatasi korupsi politik dalam bisnis pertambangan Batubara. Pertama: memperkuat penegakan hukum dalam operasi pertambangan batubara. Kelemahan yang ada saat ini adalah kehadiran politically exposed persons dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batubara.

Kedua: memperkuat langkah-langkah hukum untuk mencegah konflik kepentingan di antara politically exposed persons. Termasuk di dalamnya adalah menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik yang ditimbulkan oleh “fenomena masuk-keluar”, orang sering berpindah jabatan antara sektor publik dan swasta.

Ketiga: menyoroti pemilik manfaat dalam usaha pertambangan batubara. Jika pemilik perusahaan yang sebenarnya tersamar, publik tidak mungkin dapat mengetahui siapa yang mengendalikan perusahaan tersebut.

Keempat: menyusun peta jalan untuk menutup bisnis pertambangan batubara di Indonesia. Karena, dampak terhadap lingkungan dan komunitas, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan konflik sosial yang timbul akibat pertambangan batubara sangat luas dan tidak dapat dihindari.

“Sebuah peta jalan harus dibuat untuk melakukan transisi energi dari batubara ke energi bersih dan terbarukan,” demikian rekomendasi yang dimuat juga dalam laporan gerakan #BersihkanIndonesia itu.

Menanggapi laporan tersebut,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, tidak ada konflik kepentingan antara dirinta dengan PT Toba Sejahtra karena sudah tidak lagi mengurusi perusahaan itu. “Apanya konflik kepentingan? Orang saya sudah enggak ngurus itu lagi sekarang,” kata Luhut di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Selasa silam (18/12).

Dijelaskan Luhut, sahamnya di Toba Sejahtra dimiliki sebelum ia menjadi menteri. Apalagi, perusahaan tersebut juga perusahaan publik. “Masa saya enggak boleh punya saham waktu saya belum menteri?” ujarnya.

Dia juga menegaskan, saham di Toba Sejahtera saat itu adalah atas namanya, bukan nama keluarganya. Semua itu bisa dilihat langsung di keterbukaan informasi karena perusahaan tersebut adalah perusahaan terbuka. “Saya punya saham 10 persen, sudah saya jual, bukan keluarga,” tutur Luhut. “Itu saham Luhut Pandjaitan. Periksa saja kan gampang. Itu kan public company, kenapa bicara yang aneh-aneh?”

Ia pun mengaku kesal dengan adanya tudingan dalam laporan gerakan #Bersihkan Indonesia itu. “Saya dongkol lihat gitu-gitu itu,” ujarnya. [PUR]