Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026. Angka tersebut setara 63,89 persen dari pagu anggaran MBG sebesar Rp218,77 triliun.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran program MBG hingga akhir 2026.
Melansir laman resmi BGN, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, realisasi anggaran tersebut perlu dilihat sejalan dengan proses pembenahan tata kelola program yang dilakukan BGN. Pembenahan mencakup penajaman penerima manfaat serta penguatan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Rp218,77 triliun. Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga,” ujar Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9).
Anggaran MBG merupakan bagian dari pagu anggaran BGN Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah melalui proses penajaman belanja. Sebelum penajaman, total pagu anggaran BGN mencapai Rp268 triliun, terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp255,83 triliun dan Dukungan Manajemen sebesar Rp12,17 triliun.
Setelah dilakukan penajaman belanja, total pagu BGN menjadi Rp229,75 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp221,30 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp8,45 triliun untuk Dukungan Manajemen.
Dari total anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, sebanyak Rp218,77 triliun atau 98,86 persen dialokasikan untuk MBG. Sementara Rp2,53 triliun atau 1,14 persen digunakan untuk kegiatan teknis non-MBG dalam pemenuhan gizi.
Adapun anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp8,45 triliun terdiri atas gaji dan tunjangan Rp7,19 triliun, operasional dan pemeliharaan kantor Rp494,48 miliar, serta dukungan manajemen non-operasional Rp762,86 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN hingga 16 September 2026 mencapai 63,83 persen atau Rp143,04 triliun dari total pagu Rp229,75 triliun.
Realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional tercatat 63,89 persen, sedangkan Program Dukungan Manajemen mencapai 60,71 persen. Berdasarkan jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai mencapai 64,33 persen, Belanja Barang 63,82 persen, dan Belanja Modal 71,03 persen.
Sementara berdasarkan fungsi, realisasi Fungsi Ekonomi mencapai 61,28 persen, Fungsi Kesehatan 65,80 persen, dan Fungsi Pendidikan 63,68 persen.
56,99 Juta Penerima Manfaat
Dari sisi penerima manfaat, pelaksanaan MBG hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta orang atau 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima manfaat.
Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar 17,56 juta penerima manfaat dari target yang ditetapkan.
BGN menjelaskan, data realisasi anggaran dan penerima manfaat menggunakan tanggal cut-off yang berbeda karena adanya penyelarasan siklus sinkronisasi bulanan data penerima manfaat. Pemisahan tersebut dilakukan untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas penyajian data program.
Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), capaian penerima manfaat tersebut masih bersifat sementara seiring dengan proses pembenahan tata kelola MBG.
Dari sisi penerima manfaat, BGN melakukan refocusing agar penyaluran program semakin tepat sasaran. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
Layanan selanjutnya akan semakin diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan kebutuhan intervensi gizi yang lebih tinggi.
“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Jadi, selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran, aman, akuntabel, dan berkelanjutan. Setelah kesiapan layanan terpenuhi, perluasan penerima manfaat akan terus kami lakukan secara bertahap,” kata Sudaryono.
Berdasarkan data anggaran melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper), pagu awal untuk penyaluran MBG mencapai Rp248,29 triliun.
Setelah dilakukan penajaman belanja sebesar Rp29,51 triliun, pagu yang tersedia menjadi Rp218,77 triliun.
Hingga 16 September 2026, realisasi anggaran telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen. Dengan demikian, masih tersedia Rp79 triliun untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir tahun.
BGN menyatakan pelaksanaan anggaran dan penyaluran MBG akan terus diarahkan agar sesuai dengan target kinerja, ketepatan sasaran, serta kesiapan layanan.
Perluasan penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap setelah kesiapan layanan terpenuhi. BGN juga menekankan aspek kualitas, keamanan, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program hingga akhir 2026. [UN]
