Seorang pemimpin yang membawa negaranya menuju transformasi ekonomi justru hidupnya berakhir di tangan orang kepercayaannya sendiri.
Itulah akhir perjalanan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee, yang tewas ditembak oleh Direktur Badan Intelijen Pusat Korea (KCIA), Kim Jae-gyu, saat menghadiri jamuan makan malam pada 26 Oktober 1979.
Pembunuhan itu bukan hanya mengakhiri kekuasaan Park, tetapi juga mengguncang pemerintahan dan mengantarkan Korea Selatan memasuki babak baru yang penuh gejolak politik.
Tepat hari ini, 26 Oktober 2026, peristiwa tersebut telah berlalu 47 tahun. Pembunuhan yang mengguncang pemerintahan Korea Selatan itu sekaligus membuka babak baru dalam perkembangan politik negara tersebut.
Malam itu, Park menghadiri jamuan makan malam pribadi di sebuah rumah persembunyian milik KCIA di Gungjeong-dong, Distrik Jongno, Seoul. Ia datang bersama Kim Jae-gyu, pejabat intelijen yang berada dalam lingkaran kekuasaannya.
Suasana perjamuan mendadak berubah menjadi tragedi ketika Kim mengeluarkan pistol dan menembak Park. Kepala Dinas Keamanan Kepresidenan Cha Ji-chul, yang bertanggung jawab atas keselamatan presiden, juga tewas dalam insiden tersebut.
Kekerasan tidak berhenti di dalam ruangan. Di luar, para pengawal Kim turut melepaskan tembakan ke arah pasukan pengamanan presiden yang masih bertahan. Dalam hitungan menit, enam orang tewas di lokasi kejadian, termasuk Presiden Park.
Setelah membunuh Park, Kim bergerak menuju markas besar Angkatan Darat Korea Selatan untuk meminta penetapan darurat militer. Langkah tersebut dilakukan ketika sejumlah petinggi militer belum mengetahui bahwa orang yang datang membawa permintaan itu justru merupakan pembunuh presiden.
Situasi kemudian berbalik setelah para petinggi militer memperoleh informasi mengenai kejadian tersebut. Kim akhirnya ditangkap dan dibawa untuk menjalani proses hukum.
Alasan Pembunuhan Park Chung-hee
Dalam persidangannya, Kim mengaku tindakannya merupakan bagian dari perjuangan untuk demokratisasi Korea Selatan, sebagaimana dikutip dari situs Korean Daily. Namun, klaim tersebut menimbulkan pertanyaan karena Kim merupakan bagian dari lingkaran elite pemerintahan Park yang otoriter, bukan tokoh yang dikenal aktif dalam gerakan demokrasi.
Mengutip Britannica, Park dibunuh Kim Jae-gyu pada Oktober 1979 setelah sebuah pertemuan. Meski kejadian pasti dalam pertemuan tersebut dan alasan internal Kim belum sepenuhnya jelas, secara umum diyakini bahwa Park mengkritik Kim karena dinilai gagal menekan protes terhadap pemerintahannya secara efektif.
Kim disebut merasa gelisah akibat kritik tersebut dan frustrasi terhadap desakan Park agar KCIA menekan aksi protes yang semakin meluas. Kondisi itu menjadi salah satu penjelasan mengenai latar belakang pembunuhan tersebut.
Pembangunan Ekonomi di Tengah Pemerintahan Otoriter
Kematian Park menyisakan duka bagi jutaan warga Korea Selatan. Park dianggap sebagai pemimpin yang berhasil mendorong transformasi ekonomi negara tersebut.
Dalam laporan Reuters, di bawah kepemimpinannya, Park berhasil membangun industri dan infrastruktur yang menjadi fondasi kebangkitan ekonomi Korea Selatan, yang dikenal sebagai Negeri Ginseng.
Namun, pembangunan tersebut juga berjalan dengan pembatasan kebebasan politik. Pemerintahan Park kerap menekan kelompok oposisi, membatasi kebebasan pers, serta menggunakan aparat keamanan untuk menghadapi pihak-pihak yang dianggap mengancam kekuasaannya.
Di sisi lain, kematian Park menyimpan ironi tersendiri. Setelah dua kali lolos dari ancaman pembunuhan oleh agen Korea Utara, Park justru meninggal di tangan Kim Jae-gyu, pejabat intelijen yang berada dalam lingkaran kekuasaannya sendiri.
Korea Selatan Setelah Kematian Park
Setelah Park meninggal, Perdana Menteri Choi Kyu-hah menjadi presiden sementara berdasarkan Konstitusi Yushin. Ia kemudian secara resmi terpilih sebagai presiden pada Desember 1979 oleh Konferensi Unifikasi Nasional (NCU).
Namun, pergantian kepemimpinan tersebut tidak langsung membawa Korea Selatan menuju demokrasi. Negara itu justru berada di bawah pemerintahan militer yang ketat di bawah Jenderal Chun Doo-hwan.
Pada Mei 1980, pemberontakan bersenjata Gwangju pecah dengan tuntutan pemulihan demokrasi sepenuhnya. Junta militer menindas pemberontakan tersebut secara brutal, dengan ratusan warga sipil tewas.
Pada bulan yang sama, militer menghapus seluruh atribut pemerintahan sipil, memperpanjang darurat militer, kembali melarang semua aktivitas politik, serta menutup universitas dan perguruan tinggi.
Pada Agustus 1980, Chun Doo-hwan terpilih sebagai presiden oleh NCU. Konstitusi baru yang membatasi masa jabatan presiden menjadi satu periode tujuh tahun disetujui pada Oktober, menandai dimulainya Republik Kelima Korea Selatan.
Hukum darurat militer dicabut pada Januari 1981. Sebulan kemudian, Chun terpilih sebagai presiden berdasarkan konstitusi baru tersebut.
Korea Selatan baru menjadi negara yang benar-benar demokratis pada 1987, ketika pemilihan umum yang bebas dan adil menghasilkan terpilihnya mantan jenderal Roh Tae-woo.
Demokrasi negara tersebut semakin diperkuat pada 1992 melalui terpilihnya Kim Young-sam, presiden sipil pertama Korea Selatan yang dilantik pada 1993.
Peristiwa 26 Oktober 1979 menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Korea Selatan. Kematian Park Chung-hee bukan hanya mengakhiri kekuasaan seorang pemimpin yang mendorong pembangunan ekonomi, tetapi juga mendahului periode pergolakan politik dan perjuangan panjang menuju pemerintahan demokratis. [UN]
