Suluh Indonesia – Banyak pujian diberikan ke Presiden Joko Widodo. Salah satunya datang dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memberikan pandangan bahwa Presiden Jokowi dalam menangani Covid-19 sudah pada jalur yang benar.

Prabowo bahkan menyatakan dirinya menjadi saksi hidup bagaimana pengambilan keputusan di dalam kabinet dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi pandemik Covid-19 sesuai dengan situasi di tanah air.

Pujian tadi disampaikan Prabowo pada Rabu (25/8), saat Presiden melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah, di Istana Negara, Jakarta.

Pertemuan kali ini selain dihadiri ketum dan sekjen partai dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PPP, juga dihadiri PAN. Seluruh ketum parpol yang hadir terlihat sangat khidmat.

Mereka yang hadir membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara besar lain seperti Amerika Serikat, India, Jerman, Brasil serta melihat kesungguhan pemerintah di dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut mereka, meski pandemi masih sulit diprediksi kapan berakhir, keseimbangan antara penerapan PPKM di beberapa wilayah dengan pertumbuhan perekonomian harus terus dilakukan. Ini terutama dimaksud untuk memastikan bagaimana negara hadir dengan mendorong perekonomian rakyat.

Kehadiran mereka mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Di antaranya dari Partai Demokrat yang menyinggung pujian-pujian yang disampaikan Prabowo ke Jokowi.

Bagi Demokrat, pujian demikian itu masih terlalu dini disampaikan. Apalagi, angka kematian akibat Covid-19 terus bertambah dan totalnya menembus angka 131.372.

Demokrat menyarankan agar Pemerintah bekerja dengan benar dan mengutamakan rakyat, khususnya bagi anggota keluarga yang meninggal karena Covid-19.

Ketimbang dibuai, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi dan mitigasi. Sehingga, bila ada varian virus baru ditemukan, masuk kembali dan melanda, itu sudah bisa diantisipasi.

Di satu sisi, menurut pihak Demokrat, pemerintah belum sepenuhnya berhasil menurunkan tingkat penularan Covid-19 sesuai standar WHO di bawah lima persen.

Sehingga, pemerintah dituntut fokus membuat kebijakan yang benar-benar efektif. Jangan lagi bersikap seperti pemadam kebakaran dan hanya menyelesaikan permasalahan yang ada di depan mata.

Dengan demikian, kesalahan sama seperti dalam penanganan varian Delta menyerbu Indonesia pada periode Juni hingga Juli 2021 lalu tak terulang. Kita tahu, virus varian Delta kala itu meningkat secara membabi buta.

Saat itu bahkan terjadi antrean masyarakat mencari tabung oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit dan yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Banyak warga ketika itu juga harus antre untuk bisa masuk dirawat inap di rumah sakit. Sementara itu, tenaga kesehatan banyak yang kelelahan akibat membludaknya pasien.

Baca juga: Dampak Covid-19 Pengaruhi Kepuasan Publik

Karenanya, pemerintah harus terus bekerja keras agar menurunkan tingkat positivity rate sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh WHO.

Menurut WHO, pandemik di suatu negara baru terkendali bila positivity rate berada di bawah lima persen. Sementara itu, data dari Satgas Penanganan Covid-19 di level nasional, tingkat penularan harian Covid-19 di Indonesia per 28 Agustus masih berada di angka 9,63 persen.

Belum lagi, jumlah penduduk yang divaksinasi masih sangat jauh dibanding standar WHO ataupun negara-negara tetangga lainnya. Sehingga, terlalu dini bagi pemerintah untuk berpuas diri dengan buain para petinggi parpol yang hadir bersama Presiden.

Di hadapan para pimpinan partai politik koalisi, Jokowi mengklaim Indonesia masuk jajaran 10 negara tertinggi yang melakukan vaksinasi Covid-19 bagi warganya. Ia mengklaim, Indonesia berada di peringkat keempat dan telah memberikan vaksin bagi 58,7 juta orang.

Peringkat pertama diduduki India dengan pemberian vaksinasi bagi 452,2 juta, sedangkan Amerika Serikat berada di peringkat kedua dan telah memberikan 201,7 juta vaksin kepada warganya.

Sementara, bila dihitung berdasarkan banyaknya suntikan, maka Indonesia berada di peringkat ketujuh dengan jumlah suntikan mencapai 91,7 juta dosis vaksin Covid-19.

Bila merujuk kepada data Satgas Penanganan Covid-19, pemerintah harus bisa memberikan vaksin bagi 208,2 juta orang hingga akhir 2021. Angka itu merupakan target agar dapat dicapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Dari pemaparan yang disampaikan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa diperlukan kerja sama yang baik dengan seluruh pihak untuk memenuhi target capaian, baik di dalam vaksinasi, penambahan kapasitas rumah sakit, program realokasi anggaran, dan daya dorong untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional, serta membangun optimisme agar pandemi ini segera berlalu. [WIS]