Koran Sulindo – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memutuskan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Sama seperti ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diijinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah,” kata Puan, di Jakarta, Senin (11/5/2020), melalui rilis media.
Menurut Puan, hal penting yang harus diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif COVID-19 yang masih fluktuatif, seperti tercatat data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.
“Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisis secara cermat,” katanya.
Puan menilai data yang lengkap dibutuhkan karena peningkatan tingkat kasus infeksi baru harus dihadang. Karena itu pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya.
“Ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan, namun mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi C)VID-19. Apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat,” kata Puan. [RED]
