Koran Sulindo – Idrus Marham merapikan rumah dinas Menteri Sosial di Komplek Widya Chandra, Kuningan, Jakarta, sejak Kamis (23/8/2018) kemarin. Hari itu ia mendapat surat pemberitahuan penyidikan terhadap dirinya berkenaan dengan perkara korupsi dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Riau-1.
“Nanti ada Pak Sekjen saya serahkan sepenuhnya ke Pak Sekjen dan semua mobil dinas saya kembalikan hari ini jadi tidak ada lagi yang terkait,” kata Idrus, di gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (24/8/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Idrus juga sudah membersihkan ruang kerjanya selama menjabat Menteri Sosial sejak 17 Januari 2018 lalu. Sejumlah kotak yang berisi barang-barang pribadinya dikeluarkan dan dibawa ke mobil pribadinya.
Idrus mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo, hari ini.
Sebelumnya, ia beberapa kali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi pada kasus korupsi di Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini.
“Tadi saya menghadap Presiden jam 10.30 WIB, saya lakukan setelah kemarin saya mendapat surat pemberitahuan tentang penyidikan saya,” kata Idrus, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, hari ini.
Hingga saat ini KPK belum mengumumkan status Idrus Marham.
“Informasi ada atau tidak tersangka baru di sebuah perkara baru bisa dipastikan kalau sudah diumumkan secara resmi. Ditunggu saja dulu ya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di Jakarta, Jumat (24/8/2018), seperti dikutip antaranews.com.
Dalam perkara ini Idrus sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi, yaitu pada 19 Juli, 26 Juli dan 15 Agustus 2018. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Idrus sudah menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari KPK.
KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7/2018), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu yaitu uang Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.
Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari “commitment fee” sebesar 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.
Sebelumnya Eni sudah menerima dari Johannes sebesar Rp4,8 miliar yaitu pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta yang diberikan melalui staf dan keluarga. Tujuan pemberian uang adalah agar Eni memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1.
Proyek PLTU Riau-1 merupakan bagian dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW secara keseluruhan. PLTU Riau-1 masih pada tahap letter of intent (LOI) atau nota kesepakatan. Kemajuan program tersebut telah mencapai 32.000 MW dalam bentuk kontrak jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA). PLTU tersebut dijadwalkan beroperasi pada 2020 dengan kapasitas 2 x 300 MW dengan nilai proyek 900 juta dolar AS atau setara Rp12,8 triliun.
Pemegang saham mayoritas adalah PT Pembangkit Jawa Bali (PJB/Indonesia Power) Indonesia, anak usaha PLN. Sebanyak 51 persen sahamnya dikuasai PT PJB, sisanya 49 persen konsorsium yang terdiri dari Huadian dan Samantaka.
Johannes Budisutrisno Kotjo ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dengan sangkaa pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan sebagai tersangka penerima suap yaitu Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
Posisi Idrus sebagai Mensos digantikan politis Partai Golkar lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang dilantik Presiden Jokowi hari ini juga. [DAS]