Koran Sulindo – Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul usai sudah. Para delegasi juga sudah kembali ke negaranya masing-masing. Lalu, bagaimana nasib Palestina sekarang?
Sayangnya, OKI seperti yang sudah-sudah hanyalah sekumpulan macan ompong dan tak pernah menjadi kekuatan riil di pentas diplomasi dunia.
Pertemuan yang melibatkan 57 anggota itu merumuskan tanggapan dunia Muslim atas keputusan Presiden AS Donald Trump. Mereka mengutuk pernyataan Trump sebagai “pernyataan yang berbahaya”. Deklarasi kolektif itu bagaimanapun mencerminkan sikap OKI yang terpecah.
Mereka yang datang ke Istambul, mewakili negara-negara yang secara moralitas dianggap gagal membela kepentingan Palestina.
Mereka inilah yang selama bertahun-tahun terakhir menjeritkan retorika pembelaan Palestina, tapi untuk kepentingan domestik mereka sendiri.
Jika ada sesuatu yang pantas dikalahkan setelah deklarasi kekanak-kanakan Donald Trump atas ibu kota Israel, pertemuan OKI di Istambul adalah salah satunya. KTT itu dianggap sebagai respon paling menyedihkan yang bisa dibuat para pemimpin negara-negara Islam.
Tanggapan menyedihkan itu menghasilkan komunike bersama yang juga tak kalah menyedihkannya, menuntut ‘masyarakat internasional’ mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, sebuah negara yang bahkan secara efektif tidak pernah ada. OKI lebih mirip paduan suara penuh retorika, kutukan, dan setelah itu kembali sepi.
Tidak ada harapan konkret yang ditawarkan, tidak ada inisiatif keadilan dan tentu saja tidak ada masa depan bagi rakyat Palestina. OKI tak lebih keras dari sekadar menyuarakan imbauan.
Segera setelah usai KTT Luar Biasa OKI itu, tak ada satupun dari 57 negara anggota yang berani bergerak lebih jauh seperti memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika, atau tindakan lebih ‘gila’ seperti menggagas boikot minyak kepada AS. Tak ada yang terjadi, Saudi tetap saja membom Yaman bukan Israel dan memboikot Qatar dan Iran bukannya AS.
Pada pertemuan OKI di Istambul itu yang paling tidak diduga justru pernyataan Presiden Lebanon Michel Aoun. Mengutip surat Sigmund Freud kepada Chaim Koffler, anggota yayasan Pemukiman Yahudi Palestina pada tanggal 26 Februari 1930 yang menyebut bahwa dunia Islam dan Kristen tidak akan membiarkan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina.
“Sayangnya, harapan Freud tidak pada tempatnya: keheningan yang lama, kegagalan untuk bertindak, persekongkolan demi persekongkolan, dan Israel akhirnya didirikan di tanah Palestina,” kata Aoun.
Menurut Aoun, orang-orang Israel mempraktikkan jenis pembersihan etnis terburuk di dunia pada rakyat Palestina. Menjadi paradoks, karena sepanjang sejarah hanya bangsa Arab-lah satu-satunya yang tidak pernah berpartisipasi dalam setiap penganiayaan kepada orang-orang Yahudi.
Lebih lanjut Aoun mendesak negara-negara Arab mengajukan keluhan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengagalkan pengakuan AS itu. Jika DK PBB gagal menghalangi keputusan AS itu, “PBB harus melepaskan perannya sebagai rujukan global dan penengah perselisihan keadilan dan hukum internasional.”
Aon lebih jauh menyerukan dukungan kolektif untuk sanksi diplomatik dan sanksi ekonomi pada negara manapun yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Analis politik Timur Tengah Robert Fisk di theindependent.co.uk menyebut suara Aoun adalah pengecualian dari arus utama di OKI. Fisk menyebut jika AS memiliki presiden yang ‘nakal’ seperti Trump, Palestina membutuhkan dukungan orang-orang seperti Aoun ini.
Trump mengumumkan pengakuan resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan berencana memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ia menyebut pengakuan itu dilakukan untuk memenui janji kampanye yang selama ini tak pernah diwujudkan presiden-presiden sebelumnya.
Ia berdalih sekadar melaksanakan undang-undang yang sudah disahkan Kongres AS sejak tahun 1995. Undang-undang itu dengan provokatif mengatur pengakuan AS bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.
Pemindahan kedutaan besar dan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel menandai perubahan besar kebijakan AS dan bertentangan dengan hampir semuan konsensus internasional.
Dewan Keamanan PBB hingga sampai saat ini memiliki sembilan resolusi soal isu Israel-Palestina. Resolusi pertama DK PBB terbit Agustus 1980 yang melarang Israel menerbitkan undang-undang yang mengubah status Yerusalem.
PBB juga meminta semua negara menutup kantor perwakilan kota itu. Sedangkan pada resolusi terakhir pada tanggal 23 Desember 2016, DK PBB mengecam pembangunan pemukiman di Yerusalem yang digagas Israel. Mereka menyebut program tersebut menghambat perdamaian dengan Palestina.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga harus dipandang sebagai pengakuan de facto terhadap proyek ‘Israel Raya’ seperti yang dirumuskan Rencana Yinon. Proyek itu tak semata-mata sebagai Proyek Zionis di Timur Tengah, namun merupakan bagian integral kebijakan luar negeri Washington untuk memecah belah Timur Tengah.
Theodore Herzl, pendiri zionisme menyebut wilayah Negara Yahudi membentang dari Sungai Nil di Mesir sampai Efrat di Irak, termasuk Suriah dan Lebanon. Dalam konteks saat ini, rencana Zionis untuk Timur Tengah berkelindan dengan invasi ke Irak tahun 2003, perang Lebanon taun 2006, perang 2011 di Libya dan perang saudara di Suriah serta, Irak dan Yaman.
Analis Mahdi Darius Nazemroaya menulis di Riset Global 2011, Rencana Yinon merupakan kelanjutan dari desain kolonial Inggris di Timur Tengah. “Rencana Yinon adalah rencana strategis Israel untuk memastikan superioritas regional Israel. Ini menetapkan bahwa Israel harus mengkonfigurasi ulang lingkungan geo-politiknya melalui Balkanisasi negara-negara Arab dan sekitarnya menjadi negara-negara yang lebih kecil dan lebih lemah.”
Ahli strategi itu memandang Irak sebagai tantangan strategis terbesar Israel. Di Irak, berdasarkan konsep Rencana Yinon, dan menyarankan pembelahan Irak ensitas Kurdi dan dua negara Arab, satu untuk Muslim Syiah dan yang lainnya untuk Muslim Sunni.[TGU]
