ILustrasi/elektronika.eng.unila.ac.id

Koran Sulindo – Dukungan masyarakat terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei terakhir yang dilakukan PT. Pro Ultima antara bulan Oktober – Desember 2016 yang 4.000 responden dari 34 Provinsi di Indonesia menunjukkan tingkat penerimaan sebesar 77,53%. Sementara survei terdahulu, yakni tahun 2011 (49,5%), 2012 (52,9%), 2013 (64,1%), 2014 (72%) dan 2015 (75,3%).

Hasil survei ini dipaparkan oleh Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) Djarot S Wisnubroto, Selasa (10/1). “Bila dilihat dari jumlah dukungan yang terus konsisten naik dari tahun ke tahun, disimpulkan bahwa masyarakat sudah tidak mempermasalahkan lagi kehadiran PLTN di Indonesia,” ujar Djarot.

Pada saat dimulai survei pada tahun 2011, menurut Djarot,  dukungan masyarakat masih sangat rendah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena masyarakat masih terpengaruh dengan kecelakaan PLTN Fukushima Daiichi di Jepang. “Masyarakat internasional termasuk Indonesia secara intensif menerima berbagai informasi yang menimbulkan persepsi negatif terhadap PLTN,” tutur Djarot lagi.

Menurut Djarot ada 3 alasan utama masyarakat mau mendukung pembangunan PLTN. Pertama adalah “harapan tidak ada pemadaman listrik”, kedua adalah “listrik menjadi murah”, dan ketiga “menciptakan lapangan kerja”.

“Hasil ini menunjukkan harapan masyarakat terhadap penyediaan tenaga listrik di Indonesia yang lebih stabil dengan harga yang lebih terjangkau untuk mendukung penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat,” kata Djarot.

Angga Yuni Mantara selaku Koordinator analisis hasil riset dari PT Pro Ultima mengungkapkan, jumlah dukungan paling tinggi diperoleh di provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 98%. Kemudian secara berturut-turut adalah Jawa Barat, Jambi dan Aceh yang mencapai 95%. Sedangkan dukungan paling rendah adalah Gorontalo, yaitu 47%. “Yang paling menarik adalah Bangka Belitung, dimana dukungan PLTN mencapai 67,5%, padahal pada tahun sebelumnya hanya 52%,” ujarnya.

Dituturkan Angga, Bangka Belitung adalah daerah yang pernah dilakukan kajian tapak untuk lokasi pembangunan PLTN. Masyarakat Bangka Belitung belum sepenuhnya menerima pembangunan PLTN yang ditunjukkan dengan melakukan demonstrasi selama dilaksanakan kajian tapak antara tahun 2011-2013. Survei khusus yang dilakukan di seluruh provinsi Bangka Belitung pada tahun 2011 jumlah dukungan terhadap PLTN hanya sekitar 35%.

Hal menarik lainnya, lanjut Angga,  responden berjenis kelamin laki-laki (79,7%) lebih mendukung PLTN dibandingkan dengan perempuan (75,3%). Perbedaan dukungan juga terjadi pada kategori penghasilan, yaitu semakin besar penghasilan atau tingkat kesejahteraan seseorang, semakin memiliki kecenderungan menolak PLTN. Sementara itu, faktor tingkat pendidikan dan pemahaman tidak memiliki pengaruh besar terhadap dukungan PLTN. “Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat dari berbagai lapisan sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap PLTN,” ujar Angga.

Lebih lanjut dikatakan Djarot, tingkat dukungan masyarakat memang bukan satu-satunya faktor penentu dalam menetapkan pembangunan PLTN. Toh begitu, penting untuk dilakukan sebagai bentuk pelibatan masyarakat (Public Involvement).  Dengan kata lain, partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari program energi nuklir nasional. “BATAN berkomitmen untuk terus secara aktif melaksanakan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman publik, serta menjamin keterbukaan dan transparansi dalam setiap kebijakan, program, kegiatan yang dilakukan, apalagi terhadap informasi yang menjadi perhatian publik,” kata Djarot.

Menurut Djarot masih ada pertimbangan lain yang perlu diperhatikan selain faktor dukungan masyarakat, yaitu kesiapan sumber daya manusia (SDM), pemilihan teknologi dan persetujuan parlemen, serta yang paling penting adalah adanya komitmen nasional. Penyiapan SDM  dan teknologi sudah lama dilakukan BATAN. “Parlemen pada berbagai forum rapat dengar pendapat dan pertemuan informal sudah menyatakan tidak ada masalah seandainya pemerintah akan memutuskan membangun PLTN,” tutur Djarot lagi.[YUK]