Wiranto: Hukum Tetap Ditegakkan pada Purnawirawan yang Tersangkut Kasus Hukum

Ilustrasi/Istimewa

Koran Sulindo – Menko Bidang Polhukam Wiranto mengatakan hukum tetap harus ditegakkan pada para purnawirawan tentara yang tersangkut kasus hukum penyalahgunaan senjata api.

“Jangan sampai nanti masyarakat berspekulasi banyak pendapat sana-sini tapi permasalahan utamanya tidak paham, dan kita hanya ingin supaya kita tunggu saja proses hukum sampai konstruksi hukumnya itu lengkap, dan dari situ baru kelihatan siapa yang salah dan siapa yang tidak,” kata Wiranto, di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (31/5/2019), usai mendampingi para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditemui Presiden Joko Widodo, seperti dikutip antaranews. com

Menurut Wiranto, Presiden Jokowi mendapatkan sejumlah masukan dari beberapa perwakilan purnawirawan itu terutama yang menyangkut kondisi dan situasi terkini.

“Bagaimana agar negeri ini tetap terjaga stabilitasnya baik politik maupun keamanan,” katanya.

Mereka yang menemui presiden antara lain Wijoyo Suyono, Wismoyo Arismunandar, Sintong Panjaitan, Rais Abin, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Kiki Sanakri, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Ade Supandi, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara Djoko Suyanto.

Dukungan Penuh

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan dalam pertemuannya para purnawirawan menyampaikan sejumlah masukan, salah satunya penguatan kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Beberapa tokoh tadi menyampaikan yang pertama adalah penguatan kepada kepemimpinan Bapak Presiden, memberikan dukungan penuh agar nanti dalam melanjutkan kepemimpinannya Presiden semakin menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi kepada bangsa dan negara,” kata Moeldoko usai mendampingi Presiden dalam pertemuan yang dilangsungkan secara tertutup di Istana Merdeka itu.

Menurut Moeldoko, beberapa mantan panglima TNI juga memberi saran agar pemerintah dapat menjaga keseimbangan yang dinamis saat situasi seperti sekarang dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai.

“Komunikasi yang dibangun antara pemerintah dengan purnawirawan TNI bertujuan untuk menghindari salah persepsi mengenai upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah,” kata Moeldoko.

Para purnawirawan tersebut tak ada yang mau diwawancara media yang telah menunggu di halaman Istana Negara, Jakarta. [Didit Sidarta]