Koran Sulindo – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyayangkan media massa yang kini menjadi industri sehingga hanya mengakomodasi kepentingan kelompok. Pemilik perusahaan juga sering mengintervensi pemberitaan.
“Sayangnya ini karena media sudah menjadi industri, kalau industri, tentu ada CEO-nya, ada pemegang sahamnya, tentu pemegang sahamnya tidak mau dirugikan.Jadi sekarang tergantung Anda semua, pemerintah tidak mencampuri masalah internal,” kata Wapres dalam acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Balai Sidang Jakarta (JCC), Rabu (3/5), seperti dikutip antaranews.com.
Menurut Kalla kebebasan pers harus digunakan untuk membangun negeri.
“Kebebasan bukan hanya hak, tetapi tentu mempunyai tanggung jawab, bukan lagi tanggung jawab terhadap sensor, tetapi tanggung jawab kepada etika dan aturan internal masing-masing media,” kata Kalla.
Rangkaian acara peringatan Hari Peringatan Kebebasan Pers Sedunia 2017 berlangsung dari 1-4 Mei 2017 dan dihadiri 1.300 jurnalis dari dalam dan luar negeri.
Perlindungan Wartawan
Sementara itu Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Arfi Bambani Amri mengakui pemerintah sudah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melindungi keselamatan dan keamanan wartawan.
”Komitmen dari para pemilik perusahaan pers masih perlu ditingkatkan dalam melindungi wartawan,” kata Arfi, seperti dikutip infopublik.id
Direktur Jenderal United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Irina Bokova mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia terhadap kebebasan pers.
“Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dan dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam memberikan informasi kepada publik,” kata Bokova.
Kebebasan pers telah memberikan kontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Orang Pertama
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan siap menjaga kebebasan pers di Indonesia selama konten yang dipublikasikan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya akan menjadi orang pertama yang akan selalu mendukung dan menjaga kebebasan pers di Indonesia selama dalam koridor NKRI,” kata Rudiantara.
Kominfo berjanji tidak akan mencampuri setiap kritik jurnalis. Rudiantara percaya, kode etik profesi wartawan akan menjaga para jurnalis untuk tetap membuat konten yang mengedepankan NKRI. [DAS]