Ilustrasi: Aksi 4 November 2016/okezone.tv

Koran Sulindo – Aksi itu berbendera menuntut proses hukum pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dalam perkara dugaan penistaan agama, dipercepat Presiden Joko Widodo. Unjuk rasa itu berujung kerusuhan yang mengakibatkan 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Tiga unit kendaraan hangus dibakar.

Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Selain itu, 79 personel Polri,  15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan satu personel pemadam kebakaran juga terluka.

Aksi itu diikuti antara lain Ketua Front Pembela Islam Rizieq Shihab, politikus Fachri Hamzah dan Fadli Zon.

Kepolisian mengatakan massa pada aksi itu terbagi dua: yang ingin aksi damai, tetapi juga ada yang berniat untuk rusuh.

“Kita menyesalkan kejadian bakda Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, lewat tengah malam setelah aksi itu.

Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan jelas terlihat aktor-aktor kunci yang menyebarkan pesan kebencian. Menurut Hendardi, demokrasi juga mempunyai rule (aturan) yang jelas untuk menindak setiap orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran kebencian (hate speech) yang memanifes menjadi kejahatan kebencian (hate crime) dalam bentuk anarkisme.

“Sebagai negara hukum, aktor lapangan dan aktor di balik layar mutlak diproses secara hukum,” kata Hendardi, melalui pesan tertulis.

Dalam kasus Ahok, lewat tengah malam itu Jokowi mengatakan, “Proses hukum terhadap Saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan.”

Sementara polisi menjanjikan mengumumkan hasil penyidikan kasus ini dalam dua pekan, termasuk menyelesaikan pemeriksaan para saksi dan Ahok yang dijadwalkan pada Senin (06/11), dan juga melakukan gelar perkara secara terbuka. Sampai saat ini sudah lebih dari 22 saksi diperiksa, terdiri atas saksi ahli agama, bahasa, dan saksi dari pihak pelapor. Masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir ketika Ahok berpidato juga sudah diperiksa.

Kucing

Sebagai ilustrasi, baiklah kita kutip secara tidak setia adegan film Warkop DKI, Maju Kena Mundur Kena (1983) ini. Dalam adegan malam-malam Dono mau mengembalikan dompet ke kamar Eva Arnaz. Semua lampu dalam rumah dimatikan, Dono tak sengaja menabrak sesuatu menimbulkan suara gaduh. Bapak kost turun mengecek. Takut ketahuan Dono mengeong. Adegan berulang lagi, tuan rumah bertanya, “Itu kucing atau maling?”. Dono menjawab, ”Kucing, eh meoong.”

Presiden ke-7 itu tak pernah dikutip menggemari film-film Warkop, tapi adegan di atas nampaknya cocok untuk menggambarkan kegaduhan sebelum dan setelah demo 4 November lalu.

Pada Senin (31/10), Jokowi memerintahkan polisi dan TNI bertindak tegas pada demo itu nanti, berkunjung ke rumah Prabowo Subianto, dan mengundang 35 orang pemimpin redaksi media massa ke istana.

“Kita harus jaga jangan sampai ada unsur-unsur yang mau pecah belah bangsa,” kata Prabowo, setelah naik kuda bareng Jokowi hari itu.

Sehari setelahnya, ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI diundang ke istana.

Lalu keluarlah pada Rabu (2/11) pagi. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi keterangan pers yang panjang: Menolak demo 4 November didalangi partai politik, mendukung demo itu, dan menuntut Ahok jangan tak bisa disentuh hukum. Yang diingat umat dunia maya dari pidato membosankan ini adalah Lebaran Kuda, yang jadi trending topics di Twitter dan banyak Meme mengomentari.

Demo berjalan sesuai rencana pada Jumat (4/11) lalu. Dan memang akhirnya rusuh pada bakda Isya ketika sebagian besar pendemo sebenarnya sudah siap-siap pulang.

Apakah para kucing itu akan mengeong setelah Jokowi menuduh ada aktor-aktor politik menunggangi demo 411 itu berakhir rusuh? Gampang, bacalah media massa baik cetak dan online pada akhir pekan minggu pertama November ini. Mereka akan berkata, “Kucing. Eh meooong.” [Didit Sidarta]