Setya Novanto dan istrinya, Deisti Astriani Tagor, ketika mendaftar calon Ketua Umum Partai Golkar, Mei 2016.

Koran Sulindo – Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diprediksi hanya bertahan hingga 20 Oktober nanti. Pasalnya, tingkat elektabilitas Partai Golkar tergerus akibat status Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP).

Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, pergantian pengurus Golkar kemungkinan akan terjadi pada pertengahan Oktober nanti. Selain karena waktunya bertepatan dengan hari ulang tahun Partai Golkar, juga karena elektabilitas partai berlambang beringin ini terus merosot.

Menurunnya tingkat elektabilitas Partai Golkar berdasarkan temuan tim elektabilitas yang merilis situasinya sudah sangat mengkhawatirkan. Celakanya, meski faktanya demikian, Setya Novanto tetap saja masih berkeras memimpin partai tersebut.

“Saya khawatir Golkar berpotensi menjadi musuh publik jika tidak segera melakukan pergantian kepemimpinan dalam waktu dekat,” kata Yorrys seperti dikutip CNN Indonesia pada Rabu (27/9).

Untuk mengembalikan citra Golkar, menurut Yorrys, satu-satunya cara adalah dengan mengganti ketua umum. Itu sebabnya, ia pun sudah merajut komunikasi dengan pengurus daerah-daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. Semua pengurus daerah ini memiliki keresahan yang sama.

Ia tidak yakin cara pergantian ketua umum itu lewat musyawarah luar biasa. Karena mesti melewati mekanisme rapat pimpinan nasional terlebih dahulu. Akan tetapi, langkah itu mesti dilakukan jika ingin mencabut keputusan sebelumnya.

Pendapat serupa disampaikan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid. Ia merekomendasikan agar Setya Novanto menon-aktifkan diri dan menunjuk pelaksana tugas sebagai hasil rapat pleno pada Senin (25/9) lalu. Pada rapat pleno itu juga disampaikan hasil kajian terkini mengenai Golkar.

Hasil kajian tersebut menunjukkan elektabilitas Partai Golkar terus mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah karena keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Hasil rekomendasi itu akan segera disampaikan kepada Novanto dan keputusannya diserahkan sepenuhnya kepadanya. [KRG]