Ilustrasi: Kampanye Partai Komunis Indonesia pada Pemilu September 1955/ LIFE-Howard Sochurek

Koran Sulindo – Menjelang tanggal 30 September 2017 ini, banyak yang menulis, suasana hari-harinya seperti September 1965. Seorang  petinggi TNI Angkatan Darat, misalnya, menulis kemiripan diatas secara cukup terperinci, menurut versi dia tentunya.

Tulisannya bernada sangat sepihak, menyalahkan Soekarno dan PKI. Memang, pada saat itu, sebagaimana yang kami sempat alami, PKI sangat provokatif dan membuat takut kelompok-kelompok lain, namun tidak sampai pada pembunuhan.

Yang pasti dan faktanya adalah Bung Karno terguling dari kekuasaannya setelah Gerakan Satu Oktober (Gestok) 1965 atau ada yang menyebut sebagai Gerakan 30 September (G30S)! Lewat apa pun itu. Ada yang mengatakan lewat kudeta merangkak dan sebagainya.

Semua itu tidak lain merupakan rencana besar dari kaum imperialis, yang sejak tahun 1957 telah memutuskan untuk menggulingkan Soekarno, mulai dari Peristiwa Cikini, PRRI/Permesta (dengan Armada Ketujuh Amerika Serikat yang sudah bergerak ke sini), Peristiwa Alan Pope (CIA), Lettu TNI-AU Danil Maukar yang menembak Soekarno dari udara, hingga penembakan saat Idul Adha. Dan dengan Peristiwa Gestok akhirnya Soekarno terguling.

Anehnya, Bung Karno secara tidak langsung oleh MPRS dianggap terlibat dalam Gestok, dengan terbitnya Tap MPRS No. 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Sukarno. Bung Karno, Bapak Bangsa, Proklamator Kemerdekaan, yang berjuang sejak masa remaja, dianggap berkhianat terhadap negaranya. Sungguh susah diterima oleh akal sehat

Bukan Soekarno namanya kalau tidak punya pendukung yang setia dan fanatik. Itu sebabnya, penguasa baru, untuk menjaga dan melanggengkan kekuasaannya, melakukan pembersihan dan teror terhadap kaum komunis dan pendukung Soekarno yang non-komunis juga, yang jumlahnya mencapai 1,5 juta orang—suatu genosida yang mungkin terbesar dalam sejarah hidup umat manusia.

Itupun tidak berhenti sampai disitu. Bahkan muncul kemudian isu bersih lingkungan, yang mematikan hak perdata, hak memperoleh pekerjaan dan hak untuk berusaha, yang akhirnya disusul oleh Dwifungsi ABRI.Semua ini menghilangkan harkat dan martabat kita sebagai sebuah bangsa.

Jadi, seharusnyalah, sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia—seperti Afrika Selatan dan Jepang—bangsa kita berusaha mengubur dalam-dalam peristiwa itu seraya melakukan rekonsiliasi. Tapi, anehnya, bilamana ada persaingan dan pertentangan politik, kok selalu mengungkit-ungkit masa kelam tersebut dengan sengaja, yang dipakai buat menyudutkan seseorang atau sekelompok aliran di masyarakat, bahkan terhadap  seorang presiden.

Kita harus waspada bahwa hari-hari ini ada peran asing ikut bermain, untuk mengungkit-ungkit kembali masa kelam kita sebagai bangsa. Kalau sasaran tahun 1965 dulu adalah Presiden Soekarno, yang menjadi sasaran pada tahun 2017 adalah Presiden Jokowi. Hanya saja sekarang lebih kasar, walaupun sebenarnya tidak jelas apa dasar ketidaksenangan tersebut.

Jelas Soekarno jauh lebih besar dan berbahaya bagi kaum neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim) dibanding Jokowi. Jelas pula Soekarno sangat anti-nekolim, yang masih juga mau bercokol di Indocina—Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Kalau Jokowi? Apakah karena tidak mau patuh menggunakan produk-produk nekolim atau Oldefos? Karena terlalu dekat dengan Tiongkok? Atau, upaya itu tak lebih dari sekadar iri hati karena Jokowi adalah orang daerah nan bersahaja yang bisa menjadi seorang presiden, mengalahkan anak-anak gedongan di Jakarta yang keren-keren?

Dan semua itu dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan imperialis, lewat komprador kompradornya yang rajin berdemonstrasi, berteriak, membuat berita-berita hoax di media sosial internet, dengan tujuan untuk memecahkan serta melemahkan bangsa ini. Sehingga buat anak bangsa, berpikirlah secara waras. Jangan hal-hal memalukan kalian umbar hanya sekadar sebagai medium fitnah untuk kepentingan politik praktis kalian. [Emir Moeis]