Ilustrasi Pilkada/ist
Ilustrasi Pilkada/ist

Koran Sulindo – Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di lebih dari 250 daerah tak kalah penting dari pengentasan pagebluk di Indonesia. Parpol koalisi pendukung pemerintahan Jokowi tetiba menjadi sorotan. Mungkinkah mereka solid di tingkat daerah?

Dalam diskusi webinar bertajuk Proses Kandidasi di Pilkada 2020: Ruang Gelap yang Penuh Misteri yang digelar UGM, belum lama ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saeful Hidayat melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, PDI Perjuangan selaku parpol pemenang Pemilu 2019 lebih memprioritaskan berkoalisi dengan parpol pendukung pemerintah Jokowi untuk mengusung/mendukung calon pada Pilkada 2020.

Menurut Djarot, sulit bagi PDI perjuangan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat mengingat adanya perbedaan ideologi, terlebih lagi kedua parpol tersebut berada di luar pemerintah. Pernyataan tersebut menuai respons cukup berlebihan dari PKS dan Demokrat yang menuding Djarot seakan menafikan praktik yang lazim terjadi di daerah. Sebab koalisi parpol di tingkat daerah tidak melulu mencerminkan sikap dari koalisi di tingkat nasional.

Apabila di tingkat nasional PDI Perjuangan berkoalisi dengan Golkar, Gerindra, PKB, PPP, atau Nasdem, di tingkat daerah konstelasi tersebut bisa berubah. Hal ini sangat lumrah terjadi sekaligus menggambarkan betapa dinamisnya perpolitikan di tingkat nasional maupun lokal.

Djarot sangat sadar akan kondisi tersebut. Maka dalam diskusi webinar itu pula dia turut menyatakan, koalisi PDI Perjuangan dengan PKS dan Demokrat memungkinkan terjadi di beberapa daerah yang membuka peluang untuk berkoalisi.

“Lalu pertanyaannya apa semua seperti itu ? Tergantung dari masing-masing daerah,” kata Djarot. “Kadang-kadang di beberapa daerah tertentu memang kader PDI Perjuangan itu berhubungan sangat baik dan bisa bekerja sama dengan PKS dan Demokrat.”

Koalisi Permanen
Pernyataan Djarot menjadi menarik apabila parpol pendukung pemerintah bisa mematahkan tradisi yang lazim terjadi bahwa koalisi di tingkat nasional bisa diterapkan pula di daerah. Singkatnya, mendorong terbentuknya konsepsi koalisi permanen demi pemerintahan yang efektif dan bisa menjadi kekuatan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Pada praktiknya, koalisi permanen di Indonesia tidak pernah berjalan konsisten. Contoh paling konkret adalah bubar jalannya Koalisi Merah Putih (KMP) pada 2014 lalu.

Kondisi tersebut menunjukan betapa tidak mudahnya bagi parpol untuk berani menjadi oposisi, dan tidak mudah pula bagi pemerintah menjalankan program tanpa dukungan banyak parpol.

Adanya pernyataan sikap yang dilontarkan Djarot bahwa PDI Perjuangan memprioritaskan menjalin kerja sama dengan parpol koalisi pemerintah untuk Pilkada 2020 membuka peluang adanya koalisi permanen.

Sekalipun demikian, terjalinnya koalisi permanen pada Pilkada 2020 tampaknya sulit untuk terwujud bila melihat fakta yang terjadi di lapangan.

Kita lihat peta koalisi di Palu, PDI Perjuangan berkoalisi dengan Demokrat dan PAN mengusung pasangan Hidayat-Habsa Yanti Ponulele sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palu.

Di Riau, PDI Perjuangan bahkan berkoalisi dengan PKS dalam pemilihan Bupati Rokan Hulu dengan mengusung pasangan Sukiman-Indra Gunawan. Berkaca pada kondisi tersebut maka bisa disimpulkan, koalisi di tingkat daerah sangat cair dan tidak memungkinkan Pilkada 2020 dijadikan eksperimen membangun koalisi permanen.

Pilkada serentak tahun 2020 bakal digelar di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Bagi parpol memenangi pilkada merupakan kunci untuk menuju Pemilu 2024.

Sewaktu menyerahkan surat keputusan kepada bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2020, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, kemenangan Pilkada 2020 merupakan syarat utama untuk memenangi Pemilu 2024. Lantas Golkar menargetkan menang di 60% daerah.

Tak lupa Airlangga mengingatkan para kadernya untuk bekerja ekstra keras, mengingat kondisi pilkada sekarang ini jauh berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya karena digelar di tengah pandemi yang masih melanda Indonesia dan dunia.

Serupa dengan PDI Perjuangan, Golkar turut berkoalisi dengan parpol di luar pemerintah. Untuk pilkada di Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem, Golkar siap berkoalisi bersama Demokrat dan Nasdem. Bahkan terlontar ketiganya membentuk koalisi permanen untuk Pilkada di daerah Bali.

Di Pilbup Bandung bahkan terlihat adanya tiga poros yakni, PKS-Partai Demokrat, PDI Perjuangan-PAN, dan Golkar-Gerindra-PKB. Sedangkan di Sulut, Golkar nampaknya gagal menggandeng Gerindra berkoalisi, karena Gerindra memilih bersama PDI PERJUANGAN mengusung pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

Kelompok Nasionalis
Bersama PDI Perjuangan, Gerindra turut berkoalisi di Purworejo, mengusung pasangan Agustinus Susanto-Rahmad Kabuli. Di Solo, Gerindra turut mendukung pasangan Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa.

Di Depok, PDI Perjuangan dan Gerindra mengusung pasangan Pradi Supriatna-Afifah Aliyah. Kemudian di Kepri, PDI Perjuangan-Gerindra mengusung Soerya Respationo-Imam Sutiawan. Untuk Pilwalkot Tangsel keduanya mengusung Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Semakin dekatnya hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra semakin menguatkan posisi kelompok nasionalis pada pilkada kali ini. Lebih menjadi spesial karena Gerindra bukan hanya menunjukan mitra strategis bagi pemerintah namun mengembalikan posisi parpol tersebut sebagai nasionalis.

Pilkada 2020 sudah barang tentu bisa dijadikan tolok ukur dalam membaca konstelasi pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab selain figur, kekuatan mesin parpol turut diuji.

Lebih dari itu, tampaknya kondisi yang tergambar di permukaan menunjukan pertimbangan ideologi tidak lagi diutamakan bagi banyak parpol dalam berkontestasi di pilkada, khususnya pada daerah yang di mana parpol tersebut tidak memiliki ikatan dengan pemilih.

Apabila pertanyaan dasarnya apakah pilkada kali ini merupakan ujian untuk menunjukan kesolidan parpol pendukung pemerintah di 2024, maka jawabnya hanya dua. Bisa tidak, bisa pula iya. [Erwin C. Sihombing]