Ilustrasi perbandingan Tiongkok di bawah Xi Jinping setelah restorasi kapitalisme dan di bawah Mao Zedong dengan sosialisme/The Economist

Koran Sulindo – Ketika menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi debat tentang Tiongkok di Lille, Prancis, dalam rangka memperingati hari jadinya, sebenarnya saya tidak begitu antusias. Apalagi konferensi akan dihadiri perwakilan Kedutaan Besar Tiongkok. Cerita apa yang bisa kita harapkan dari seorang wakil pemerintahan yang sudah mengkhianati sosialisme dan rakyat pekerja Tiongkok?

Tapi seorang kawan berpendapat sebaiknya hadir, sekalian untuk menemaninya. Kata “debat” sepertinya akan memberi kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, yang bisa menimbulkan perdebatan.

Pada suatu Sabtu November 2019, waktu menunjukkan 13.30 di Lille, kami sudah tiba di tempat pertemuan. Tembok sebelah kiri, kanan dan juga di depan terlihat beberapa poster dan slogan-slogan solidaritas dengan Kuba, Venezuela, Palestina dan Bolivia. Yang merusak pemandangan adalah dipasangnya foto Mao Zedong bersama dengan Xi Jinping dan juga beberapa poster yang biasa kita temukan pada zaman pembangunan sosialisme Tiongkok. Kasihan sekali kawan-kawan ini. Mereka tidak sadar bahwa poster-poster seperti itu di Tiongkok sudah masuk museum, sejak Deng Xiaoping melaksanakan reform kapitalis guna menghancurkan basis ekonomi sosialis yang dibangun rakyat Tiongkok di bawah pimpinan Mao.

Pendengaran kita terusik ketika didengungkan lagu Tiongkok “modern” yang sama sekali tidak ada bau-baunya dengan sosialisme. Untung, tak lama kemudian berkumandang suara Victor Jara, aktivis komunis, penyair dan penyanyi yang disiksa dan dibunuh kediktatoran Pinochet di Cile.

Sambil menunggu, kami melihat sejumlah besar buku yang ditawarkan kepada para pengunjung di atas 4 meja besar di tengah ruangan. Tak terduga, saya temukan Staline, Histoire et Critique d”une Legende Noire (terjemahan langsung: Stalin, Sejarah dan Kritik terhadap Legenda Hitam), yang ditulis almarhum Domenico Losurdo, mantan Direktur Institut Ilmu Filsafat dan Pedagogi, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Guru Besar Sejarah Filsafat di Universitas Urbino, Italia.

Saya pernah turut menandatangani sebuah petisi supaya buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mengingat arti penting dari tulisan tersebut.

Moderator serta 5 pembicara sudah duduk di hadapan para peserta pertemuan yang segera akan dimulai. Kedutaan Besar Tiongkok mengirim 2 wakil, Sekretaris Ketiga dan Atase Kebudayaan yang menjadi pembicara pertama. Siapa saja yang rajin membaca berita yang dikeluarkan pemerintah serta media resmi Tiongkok pasti sudah kenal tema-tema utama yang diajukan. Angka pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, perkembangan teknologi, posisi ekonomi Tiongkok di dunia, ratusan juta rakyat yang diangkat dan dibebaskan dari kemiskinan, proyek “One Belt One Road” (OBOR) yang menurutnya akan menguntungkan semua negara perserta.

Jelas dia tidak menyinggung Martin Jacques yang melabeli OBOR sebagai globalisasi ala Tiongkok. Inisitiaf itu mengingatkan kita kepada strategi Belanda 4 abad yang lalu, yaitu membangun sebuah “kekaisaran dalam kredit dan perdagangan”. Belanda membangun armada raksasa serta pos-pos perdagangan sepanjang jalan yang ia ingin kuasai. Begitu juga Tiongkok dengan armada perdagangan raksasanya. Zona Ekonomi Khusus merupakan garnisun-garnisun dagangnya dalam rantai pasokan yang memungkinkan Tiongkok untuk berdagang dengan aman.

Lain dengan Tiongkok sosialis yang dengan berdikari memenuhi kebutuhannya sendiri, tak tergantung kepada pasar dunia. Sekarang, pembangunan infrastruktur telah menyusutkan tanah pertanian. Tiongkok hanya memiliki 7% dari tanah subur di dunia untuk memberi makan kepada 18% penduduk dunia. Tiongkok memproduksi barang konsumsi jauh lebih besar dan melampaui kebutuhan dalam negerinya. Maka sibuklah ia merebut pasar melalui perjanjian perdagangan bebas dengan negeri seperti Indonesia untuk melempar produk yang melimpah ruah. Kita sudah tahu akibatnya: kebangkrutan bagi usaha nasional yang tak bisa berkompetisi. Hanya pemerintah anti-rakyat yang tak melindungi kepentingan pengusaha nasional dan membiarkannya bangkrut di hadapan pembanjiran pasar nasional oleh produk impor Tiongkok dan negeri lain.

Pembicara kedua, Remy Herera, seorang ahli ekonomi dan peneliti dari Pusat Nasional untuk Penelitian Ilmiah (CNRS, akronim dalam bahasa Prancis), penulis buku La Chine est-elle capitaliste? (terjemahan langsung: Apakah Tiongkok Kapitalis?). Yang menarik dalam uraiannya adalah penekanan terhadap fakta bahwa pertumbuhan ekonomi yang sekarang membuat banyak orang takjub, sebetulnya tidak hanya terjadi setelah Deng Xiaoping melakukan reform kapitalis. Dia bicara tentang angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan perkembangan dalam semua bidang, yaitu pertanian, industri, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, teknologi, ilmu dan tingkat hidup sejak pembebasan 1949 sampai 1978.

Memang hanya kaum revisionis Tiongkok serta antek-anteknya yang tidak mengakui hasil gemilang sosialisme di bawah pimpinan Mao Tse Zedong. Mereka berusaha mendiskreditkan Mao dengan menyebarkan kebohongan bahwa sosialisme berarti meratakan kemiskinan.

Planifikasi merupakan satu-satunya alasan yang pembicara ajukan untuk menolak pendapat bahwa sistem ekonomi Tiongkok adalah kapitalis. Sayang dia tidak tahu bahwa Orde Baru rezim fasis militer Soeharto juga pernah punya Repelita I sampai V. Apakah Indonesia juga sosialis?

Pembicara ketiga, Marc Vandepitte dari Belgia yang menggaris bawahi kenyataan bahwa ekonomi Tiongkok sudah melampaui AS dan Tiongkok menjadi negeri eksportir terbesar di dunia. Ditekankan adanya kontrol “Partai Komunis” dalam perusahaan besar dan menengah. Sayang dia tidak bicara bahwa kontrol itu diwujudkan bahkan melalui kepemilikan langsung anggota partai yang merangkap sebagai kapitalis besar. Artinya orang yang menyandang nama “komunis” itu juga merupakan perampas dari nilai lebih yang diciptakan oleh buruh dan pegawainya.

Seperti Herera, Vandepitte mengakui pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pesat yang dicapai dalam periode sebelum reformasi Deng Xiaoping, antara lain harapan hidup 35 tahun ketika Tiongkok berdiri 1949, tiga puluh tahun kemudian, sudah menjadi 68 tahun. Kalau kita mengikuti logika kaum revisionis serta antek-anteknya yang selalu menyalahkan, mencemooh dan menuduh Mao gagal karena “terburu-buru” maju ke tahap sosialis, mana mungkin harapan hidup hampir 2 kali lipat dicapai melalui “kemiskinan yang terbagi rata”, bukan?

Pembicara terakhir, Said Bouamama, sosiolog Aljazair-Prancis. Pada pokoknya dia hanya menggaris bawahi keberhasilan yang dicapai Tiongkok dalam melampaui kedudukan ekonomi AS di dunia. Setelah itu, para hadirin hadirin dipersilakan untuk menyerahkan pertanyaan yang sudah dipersiapkan secara tertulis. Tidak ada reaksi.

Kudeta Partai dan RBKP
Saya bertanya apakah bisa mengemukakan pendapat pribadi tentang Tiongkok. Begitu mendapat izin, segera saya mulai dengan mengatakan bahwa reform kapitalis Deng Xiaoping hanya bisa direalisasi setelah apa yang dinamakan “the gang of four” ditangkap. Kudeta dalam partai berhasil menyingkirkan halangan terbesar bagi pembongkaran dasar-dasar ekonomi sosialis yang telah dibangun rakyat Tiongkok di bawah pimpinan Mao. Persekusi dilancarkan terhadap anggota partai, massa dan aktivis pengikut Mao dan pendukung Revolusi Besar Kebudayaan Proletar (RBKP). Jutaan pemecatan, pemenjaraan, dan pembunuhan dilakukan pimpinan revisionis untuk memastikan tidak terjadinya perlawanan besar yang terorganisasi yang membahayakan reformasi kapitalisnya.

Kaum revisionis sangat membenci RBKP karena memang merekalah yang menjadi sasaran pengganyangan. Tidak heran kalau kebohongan dan fitnah terbesar yang paling merusak sosialisme, RBKP dan Mao datangnya dari mesin-mesin propaganda partai revisionis dan negara kapitalis Tiongkok.

Selama RBKP berkobar, jelas musuh yang harus dihancurkan dominasinya dalam partai dan negara, adalah kaum revisionis di bawah pimpinan Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping. Merekalah yang ingin membawa Tiongkok menempuh jalan kapitalisme. Mao mencanangkan bahaya restorasi kapitalis kalau kaum revisionis berkuasa dalam partai dan negara. Kenyataan di Tiongkok sekarang telah membenarkan dan membuktikan apa yang dikhawatirkan dan yang coba dihindari Mao melalui RBKP. Kekalahan RBKP telah membuka jalan untuk menghilangkan hak-hak demokratis dan semua jaminan sosial yang sudah dicapai dalam sosialisme. Semuanya itu diganti dengan pengisapan brutal dan pembungkaman suara kelas pekerja.

Untuk membuka kedok “komunis” yang masih terus dipakai oleh partai yang berkuasa di Tiongkok, saya ceritakan pengalaman orang-orang komunis dan progresif Indonesia yang diusir Tiongkok ketika Deng Xiaoping berkuasa.

Sudah banyak ditulis tentang orang-orang Indonesia di luar negeri yang, setelah kudeta militer Soeharto 1965, tidak bisa kembali ke Tanah Air karena paspor dan kewarganegaraannya dicabut secara semena-mena oleh rezim fasis. Tak sedikit orang Indonesia yang terpaksa tinggal di Tiongkok karena sikapnya yang mendukung pemerintahan Soekarno dan menolak kudeta militer Soeharto. Mereka mendapat perlindungan dan kebebasan untuk melakukan kegiatan politiknya berkat solidaritas proletar yang diterapkan partai dan negara Tiongkok di bawah pimpinan Mao.

Setelah penangkapan apa yang dinamakan “the gang of four”, partai dan negara dikuasai kaum revisionis, maka politik terhadap semua orang asing yang tinggal di Tiongkok berubah. Mereka dihadapkan kepada pilihan: kalau mau tinggal di Tiongkok, harus meninggalkan kegiatan politik. Kalau tidak mau menghentikan kegiatan politik, maka harus meninggalkan Tiongkok. Kasarnya mereka diusir! Semua itu dilakukan kaum revisionis untuk melapangkan jalan memulihkan hubungan diplomatik dengan rezim militer Soeharto.

Tak terbantahkan, partai yang katanya “komunis” itu telah membelejti dirinya sendiri sebagai pengkhianat nilai-nilai dan prinsip komunis. Salah satu prinsip yang dijunjung Partai Komunis adalah internasionalisme proletar. Patutkah partai yang sudah dengan terang-terangan mengkhianati saudara sekelas dan seperjuangannya itu menyandang nama “komunis”? Dipertahankannya “merek” itu hanyalah untuk menipu orang-orang yang masih bisa ditipunya yaitu orang-orang yang tidak mengerti apa makna dan sifat dari sebuah Partai Komunis.

Masih sangat banyak sekali orang yang terus tertipu dan menganggap Tiongkok sebagai negara komunis dan partainya sebagai Partai Komunis. Terdapat juga mereka yang memang berkepentingan untuk terus mempertahankan kedok “komunis” itu untuk memfitnah dan memelihara momok “komunis” guna mengintimidasi rakyat yang menuntut keadilan dan kesejahteraan.

Contoh konkret di Indonesia, misalnya, video di mana tokoh ormas tertentu dan juga tentara berkoar-koar tentang PKI yang hidup dan bahaya komunis karena di beberapa tempat ditemukan banyak pekerja Tiongkok, baik yang legal maupun ilegal. Anggapan Tiongkok dan pekerjanya sebagai “ k-munis” adalah manifestasi ketidaktahuan dan dipertahankannya merek “komunis” pada partai yang berkuasa di Tiongkok. Investasi Tiongkok sama sifatnya dengan investasi negara kapitalis-imperialis manapun. Ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia dan mencari profit semaksimum mungkin.

Buruh Tiongkok datang karena itu merupakan bagian dari perjanjian kredit atau investasi antara kedua pemerintah. Yang jelas salah adalah pemerintah Indonesia yang mau menerima syarat itu. Padahal semua orang tahu berjuta-juta orang menganggur dan setengah menganggur. Alasan keterampilan adalah omong kosong. Sebetulnya pemerintah bertugas untuk meningkatkan keterampilan buruh Indonesia. Apakah buruh Indonesia bodoh dan tak bisa dididik?

Uraian tentang RBKP dan pengusiran orang Indonesia dijawab wakil Tiongkok dengan “saya belum lahir ketika RBKP dan pengusiran orang-orang Indonesia terjadi.”

Setelah menjawab satu dua pertanyaan sederhana, mereka minta izin untuk meninggalkan pertemuan. Lho kok pergi? Apa “ngeri” mendengar pertanyaan yang akan disampaikan peserta lainnya?

Yang aneh, begitu kedua wakil kedutaan pergi, Herera dan Vandepitte bicara tentang “sisi gelap” dalam masyarakat Tiongkok, misalnya jurang antara kota dan desa, antara daerah kaya di pesisir timur dengan daerah miskin, ratusan juta buruh migran yang didiskriminasi dan dirampas hak-hak sosialnya, suku bangsa Tibet dan Uighur yang mendapat perlakuan sebagai warga negara kelas dua, tentang ekonomi Tiongkok yang menghadapi beban utang sangat besar (pada zaman RBKP, Tiongkok mengumumkan tak punya utang sepeserpun), overinvestment di infrastruktrur, gelembung properti.

Hadirin juga mulai aktif bertanya kenapa tidak ada solidaritas Tiongkok kepada perjuangan rakyat dunia, perlakuan buruk dan upah rendah di perusahaan Tiongkok di Afrika, eksplotasi pertambangan dan pengerukan kekayaan alam negeri-negeri Afrika dan tidak mengindahkan soal lingkungan.

Orang yang harusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sudah tidak ada. Mereka lari ngiprit. [Tatiana Lukman]

BAGIKAN