Pemerintah Jokowi Dinilai Tak Tahu HAM karena Hanya Fokus Ekonomi

Pemerintah Jokowi Dinilai Tak Tahu HAM karena Hanya Fokus Ekonomi

Ketua Setara Institut Hendardi

Koran Sulindo – Setara Institute menilai pemerintahan Joko Widodo tak memiliki pengetahuan hak asasi manusia (HAM) secara holistik. Pasalnya, Jokowi dalam wawancaranya dengan salah satu media massa pada 13 Februari lalu menyatakan HAM tidak menjadi agenda prioritas pemerintahannya.

Karena itu, kata Ketua Setara Institute Hendardi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi nyaris tidak ada harapan. Padahal, jika dimaknai secara holistik, HAM bukan semata kasus atau pelanggaran melainkan paradigma bernegara.

“Jadi, semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya. Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan,” tutur Hendardi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (17/2).

Dikatakan Hendardi, presiden tidak bisa memilah-milah tugas konstitusional yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia yang meliputi jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan merupakan tugas konstitusional yang melekat di seorang presiden dalam suatu periode pemerintahan.

Itu sebabnya, presiden diberi kewenangan mengangkat menteri dan kepala badan dalam berbagai bidang agar bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan. Menurut Hendardi, sepanjang para pembantu presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut.

“Apalagi, khusus agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi, merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama, dimana secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi di 2014,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi dalam wawancaranya dengan BBC Indonesia pada 13 Februari lalu mengatakan, prioritas pemerintahannya memang di bidang ekonomi. Di periode kedua ini, pemerintahan akan membangun sumber daya manusia Indonesia. Mungkin setelah itu baru akan fokus di lingkunga, inovasi kemudian HAM. [KRG]