Sulindomedia – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Hendrawan Supratikno menyatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apa yang dikatakan Menteri Perekonomian Darmin Nasution pun hanya menyebutkan pemerintah sebelumnya, bukan secara langsung ditujukan ke pemerintahan di masa SBY.

Hendrawan, yang juga anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, menuturkan kritik tersebut merupakan respons atas pemaparan masalah pembangunan ekonomi di Indonesia yang mengalami kendala pada sisi penawaran, yang disampaikan mantan Menteri Keuangan di era SBY, Muhamad Chatib Basri. ‎Menurut dia, ketika ekspor-impor meningkat, pelabuhan jadi macet. Padahal, kalau mengalokasikan anggaran infrastruktur dari periode sebelumnya, itu tidak akan terjadi.

“Artinya, itu bisa dari zaman SBY atau Megawati, jadi tidak menunjuk spesifik,” ujar Hendrawan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2016). Ia menanggapi cuitan SBY melalui akun Twiteer-ny @SB Yudhoyono pada Kamis ini (18/2/2016), yang merasa disalahkan  oleh pemerintahan sekarang terkait masalah-masalah yang terjadi sekarang ini.

Selain itu, lanjut Hendrawan,  masyarakat pun dapat menilai, pencabutan alokasi subsidi BBM sudah diajukan sejak zaman Presiden BJ Habibie. Karena, sejak kejatuhan Presiden Soeharto, agenda International Monetary Fund (IMF) adalah bagaimana barang dijual dengan sistem liberalisasi pasar dan tidak ada subsidi.

Dalam hal ini, pemerintah diingatkan untuk berhati-hati, sebab resep IMF bisa menjadi racun buat Indonesia. Jika kebijakan pengencangan ikat pinggang anggaran belanja negara diberlakukan, rakyat yang akan menjadi korban.  “Nah, kalau Pak Darmin menunjuk spesifik, PDIP tak setuju,” katanya.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang pada periode pertama pemerintah SBY (2004-2009) menjabat wakil presiden, mengatakan tidak ada jajaran pemerintahannya yang mengambinghitamkan SBY dan pemerintahan sebelumnya. Karena, kita harus menghormati presiden sebelumnya. “Saya kira tidak dimaksud untuk mengkambinghitamkan,” kata Jusuf Kalla di kantornya, Kamis siang.

Lewat akun Twitter-nya, SBY antara lain menulis:  “Berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan pemerintahan SBY. Atau semuanya akibat kesalahan pemerintahan SBY.” Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan, sikap dan pernyataan yang menyalahkan dirinya bukan hanya datang dari pihak yang tengah berkuasa, melainkan juga dari orang-orang yang dulu pernah bertugas bersama dirinya di pemerintahan.

“Saya harap yang dulu pernah bertugas bersama saya agar sabar. Jika dulu (10 tahun) kita bisa bersabar, insya Allah sekarang pun bisa,” katanya.

Menurut dia, dengan segala kekurangan dan persoalan yang berat dan kompleks, ia bersama semua orang dalam pemerintah saat itu telah bekerja dengan serius. “Bagi yang ingin terus salahkan pemerintahan yangg lalu, alamatkan saja kepada saya (SBY). Saya pemimpin dan saya bertanggung jawab. Bagi teman-teman yang dilukai hatinya dan para konstituen saya, tetaplah sabar. Mari beri kesempatan pemerintah untuk bikin negara kita hebat,” tulisnya lagi.

Meski begitu, SBY tidak menuliskan siapa orang-orang dalam pemerintahan Jokowi-JK yang selalu menjadikan dirinya sebagai kambing hitam. Kicauan dari SBY ini pun mengundang reaksi dari netizen. [CHA/BOY/PUR]