Koran Sulindo – Rapat paripurna ke-13 DPR RI masa sidang 2017-2018 hari ini menyetujui hasil fit and proper test Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Paripurna juga menyetujui Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi.
Sidang yang dibuka pada 15.15 WIB dipimpin 3 orang Wakil Ketua DPR, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan.
Paripurna digelar di gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12). Menurut daftar presensi, sebanyak 382 dari 560 anggota absen dan 118 anggota meminta izin tidak hadir.
Selain menyetujui Calon Panglima TNI dan Ketua MK, paripurna juga mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Kepalangmerahan dan perpanjangan pembahasan RUU, di antaranya RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Selain itu, juga RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Pertanahan, RUU Perkoperasian dan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta RUU tentang SISNAS IPTEK.
Jaga Soliditas dan Netralitas TNI
Sebelumnya, calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan siap menjaga netralitas TNI selama tahun politik 2018-2019.
“Yang penting netralitas dan soliditas yang kita jaga, itu saja,” kata Hadi seusai menerima Anggota Komisi I DPR di rumah dinasnya di Jalan Rajawali Timur, Kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/12), seperti dikutip antaranews.com.
Saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu (6/12), Hadi juga menyampaikan netralitas TNI dalam politik. “Saya sampaikan visi misi di antaranya tetap kita akan menjaga soliditas tentunya itu yang akan saya jaga dan netralitas. Jadi kuncinya dua itu,” kata Hadi.
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan pimpinan DPR akan melaporkan ke Istana.
“Selanjutnya terserah Istana kapan akan dilakukan pelantikan. Kami tinggal menunggu undangannya saja,” kata Hasanuddin.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan Komisi I DPR yakin Hadi tak akan berpolitik praktis.
“Marsekal Hadi Tjahjanto sama kita ketahui sebagai KSAU tidak pernah membuat pernyataan-pernyataan yang berbau politik atau dekat dengan politik sehingga kita cukup yakin bahwa beliau InsyaAllah tidak akan berpolitik praktis atau pun membantu kelompok politik tertentu,” kata Meutya.
Presiden
Presiden Joko Widodo mengatakan masih menunggu proses Panglima TNI baru ini di DPR benar-benar selesai dan ada surat resmi dari DPR.
“Saya menunggu proses yang ada di DPR. Ya, selesai di sana pun harus ada surat resmi yang harus kami terima,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/12), seperti dikutip setkab.go.id.
Hari ini Hadi mengundang anggota Komisi I DPR untuk sarapan pagi di kediamannya di Jalan Rajawali Timur B-2, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi Tubagus Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Meutya Hafid, Wakil Ketua Hanafi Rais, serta anggota komisi Syaifullah Tamliha, Arwani Thomafi, dan Junico BP Siahaan termasuk di antara yang memenuhi undangan.
“Acara pagi ini memang undangan dari saya, kegiatannya hanya silaturahmi biasa. Kebetulan di rumah istri sedang masak yang enak, sehingga saya ingat kepada bapak-bapak di Komisi I untuk saya undang sarapan pagi,” kata Hadi.
Menu sarapan yang tersedia antara lain empal gentong, nasi liwet, bakso, dan lontong kikil itu, Hadi juga memperkenalkan isterinya, Nanik Istumawati, anak dan cucunya ke para anggota Komisi I DPR. [DAS]
