Nani Wartabone

Koran Sulindo – Bendera Merah-Putih berkibar di muka kantor pos di pusat Kota Gorontalo, di depan rumah Asisten Residen Korn, di depan asrama kantor polisi kolonialHindia Belanda, di toko-toko, dan di rumah-rumah. Sekitar pukul 10.00 pagi, alun-alun Kota Gorontalo dipenuhi ratusan warga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara parau, karena diselingi sedu-sedan haru. Pemimpin mereka seorang pemuda berusia 35 tahun.

Namanya Nani Wartabone, yang menjadikan hari itu, Jumat, 23 Januari 1942, menjadi  hari yang menegangkan bagi penduduk Gorontalo, sebuah daerah yang kini dijuluki Serambi Madinah. Pemuda itu memimpin sejumlah pemuka rakyat membuat pergerakan penangkapan terhadap pejabat-pejabat Belanda—yangsudah patah arang akibat kemajuan tentara Jepang. Padahal, Belanda sempat merencanakan melumpuhkan Gorontalo dengan membumihanguskan gudang kopra dan minyak di wilayah Pabean dan Talumolo.

Nani mencium rencana itu.Ia dengan cepat melakukan mobilisasi rakyat, tidak saja warga Kota Gorontalo, tetapi jugawarga perkampungan sekitarnya, seperti Suwawa, Kabila, dan Tamalate.

Nani dan para pemuka rakyat mengadakan rapat rahasia di rumah Kusno Danupoyo. Tokoh ini keturunan Jawa yang dahulu diasingkan pemerintah kolonial ke Tondano.

Hasil pertemuan itu:pembentukanKomite 12 sebagai wadah perjuangan. Pengurus inti komite ini adalah Nani Wartabone (ketua), Kusno Danupoyo (wakil ketua), Oe.H. Buluati (sekretaris), dan A.R.Ointoe (wakil sekretaris). Anggotanya: Usman Monorfa, Usman Hadju, Usman Tumu, A.G.Usu, M.Sugondo, R.M.Danuwatio, Sagaf Alhasni, dan Hasan Badjeber.

Gerakan rakyat ini bersenjata lembing dan keris. Mereka menangkap Kontroleur D’anconna, Asisten Residen Korn, Komandan Polisi R.Cooper sejak dini hari.

Memang sulit dipercaya mengapa tak ada pasukan Belanda yang menghalangi gerakan rakyat tersebut. Tapi, pasukan militer Belanda ketika itu telah mengundurkan diri dan polisi-polisi yang berkebangsaan Indonesia memilih bergabung dengan gerakan yang dipimpin Nani. Mereka bahkan ikut melakukan penangkapan.

Hebatnya: tidak ada pembunuhan terhadap orang Belanda. Juga tidak ada tembakan sekalipun. Yang ada adalah sebuah spanduk putih di muka kantor pos: “Siapa yang mencuri akan ditembak mati!”

Gorontalo punya penduduk minoritas: Tionghoa dan Arab. Mereka umumnya pedagang perentara dan ketika itu malah membuka tokonya lebar-lebar. “Kami netral!” begitu kata mereka. Dan, tidak ada penjarahan pada peristiwa yang krusial tersebut.

Sore harinya, Nani Wartabone memimpin rapat pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG), yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat (BPR) dan Nani dipilih sebagai ketuanya. Dia praktis menjadi kepala pemerintahan militer dan Kusno Danupujo menjadi kepala pemerintahan sipil daerah Gorontalo. Polisi  menjadi tulang punggung  alat pertahanan. Panglimanya ialah Pendang Kelengkongan, yang gemar mengendarai sepeda motor Ariel.

Nani juga membentuk standwatch yang dipimpin Kapten Ibrahim Mohammad. Wilayah yang “merdeka” itu meliputi daerah Gorontalo ke timur sampai Mobibagu dan Kaidipan Besar dan ke barat sampai Buol Toli-toli,suatu wilayah dengan populasi sekitar 300 ribu jiwa.

Untuk sementara rakyat Gorontalo menyambut gembira perebutan kekuasaan dari Belanda. Anak-anak sekolah dan para pandu bersukacita. Apalagi, pada malam hari telah diperbolehkan menyalakan lampu lagi. Karena, pada waktu Perang Pasifik pecah dan gelombang penyerbuan tentara Jepang ke Asia Tenggara sulit dibendung, otoritas Belanda memerintahkan pemadaman lampu waktu malam hari.

Pendiri PNI Gorontalo

Abdul Kadir Wartabone, demikian nama asli pemuda yang karib dipanggil Nani Wartabone, lahir di Sumawa, Sungai Bone, Gorontalo, pada 30 April 1907. Nani adalah nama panggilan kesayangan orangtua dan saudara-saudaranya. Ayahnya, Zakaria Wartabone, adalah kepala distrik yang bekerja untuk Hindia Belanda dan pemilik sebidang tanah. Ibunya keturunan bangsawan.

Tidak terlalu banyak informasi yang didapat soal pendidikan Nani. Dia hanya disebutkan bersekolah di MULO Tondano dan kemudian melanjutkan pendidikan sampai ke Surabaya. Nani mengikuti pamannya, Rasjid Tangahu Wartabone, yang bekerja di Institut Buys, lembaga yang dimiliki orang Belanda.  Saat ibunya jatuh sakit dan berobat ke Surabaya, Nani Wartabone ikut mendampingi ibunya dan bersekolah di sana.

Surabaya rupanya tempat Nani Wartabone mengenal pergerakan nasional.  Pertemuannya  dengan para tokoh pemuda, seperti Muhamad Yamin, Soetomo, Tjokroaminoto, dan akhirnya ia mengenal Soekarno. Nani pada awalnya hanya mendengar, menyimak, dan berdialog dengan para tokoh tersebut. Tak banyak kiprahnya di Surabaya terkecuali mendirikan Jong Gorontalo pada 1923, ketika ia masih berusia 16 tahun.

Pandangan para tokoh itu tentang cinta Tanah Air rupanya sangat berpengaruh pada diri Nani Wartabone. Kertika kembali ke Gorontalo, ia pun mendirikan Persatuan Tani Gorontalo, November 1927. Tahun 1928, ia kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia(PNI) cabang Gorontalo.

Nani menjadi berpandangan anti-Barat dan terkadang ekstrem,misalnya menolak pendidikan Belanda yang ia anggap memuja keunggulan bangsa Barat. Itu sebabnya, tahun 1932, Nani mendirikan Sekolah Desa Muhamadyah di Suwawa. Setahun kemudian, ia juga mendirikan Koperasi Muhamadyah di Gorontalo.

Ketika di Jawa terjadi gerakan Indoensia berparlemen pada 1930-an akhir, Nani ikut melibatkan diri pada gerakan ini untuk wilayah Indonesia Timur.Ini berawal pada tahun 1939, ketika Abikusno Tjokrosujoso  mengadakan rapat  Gerakan Indonesia Berparlemen (Gapi) di Manado. Sebagai lanjutannya adalah sebuah kongres  yang rencananya diadakan pada 10 Desember 1941. Ketua panitia kongres itu adalah Kusno Danupujo, yang menjadi kawan seperjuangan Nani Wartabone.Gerakan ini  tidak terendus para pejabat pemerintah Hindia Belanda di Gorontalo.

Fenomena lain yang menarik di Gorontalo: ketika Gapi di pusat mengalami friksi dengan keluarnya Gabungan Gerakan Islam (MIAI), di daerah tidaklah demikian.  Muhamadyah dengan tokohnya Us Hadju, Achmad Hippij mewakili PSII dan juga Partai Arab Indonesia justru menjadi satu kesatuan ikut dalam rapat-rapat yang membicarakan apa yang akan dilakukan dengan pecahnya Perang Pasifik.  Nani Wartabone juga terlibat. Dia bisa memengaruhi para pemuda hingga kalangan polisi, yang mempermudah dirinya memimpin gerakan 23 Januari 1942. Kepala polisi yang memihak  Nani antara lain P. Kalengkong dan Achmad Tangahu.

Gorontalo ketika itu relatif  tenang dibandingkan dengan tetangganya di Sulawesi Tengah, seperti daerah Toli-toli yang pernah memberontak pada 1919 atau daerah Banggai pada 1930-an awal yang berani mengibarkan Bendera Merah-Putih. Surat kabar lokal yang terbit pada 1920-an, seperti Persaoedaraan dan Oetoesan Islam, benar-benar hanya berfungsi sebagai surat kabar komunitas, memberitakan masalah dalam masyarakat—kecualiPersaoedaraan edisi 15 Januari 1927 yang menyinggung soal pemberontakan di Jawa (PKI).

Hitungan Belanda mungkin juga berdasarkan kesetiaan Minahasa, tetangga Gorontalo lain, sebagai pemasok tentara KNIL. Kalaupun tahu,mereka akan terlambat untuk bertindak karena pasukan Jepang pada 10 Januari 1942 itu sudah mendarat di Minahasa—sehingga struktur kekuasaan Belanda di Gorontalo begitu mudah runtuh.

Sayang tak terlalu banyak sumber primer yang bisa ditemukan agar dapat merekonstruksikan peristiwa 23 Januari 1942 itu serta kiprah Nani di dunia pergerakan. Buku Sulawesi yang diterbitkan Kementerian Penerangan RI pada tahun 1953 mengutip sebuah brosur yang ditulis seorang bernama Hasan Usman menjadi salah satu rujukan utama.  Sumber lainnya ialah sebuah makalah “Seminar Riwayat Hidup Nani Wartabone” untuk seminar kepahlawanan Puspen ABRI 1989 yang ditulis ulang sebuah situs serta riwayat hidup Kusno Danupoyo yang ditulis Gorontalo Post pada 23 Januari 2016.

Difitnah Jepang

Gorontalo menikmati masa kebebasannya sekitar  satu bulan. Pada 26 Februari 1942, sebuah kapal perang Jepang  bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo.

Awalnya, Nani Wartabone menyambut baik bala tentara Jepang ini dengan harapan kehadiran mereka akan menolong  pemerintahan republik yang dia prakasai. Namun, yang terjadi, Jepang  melarang pengibaran Bendera Merah-Putih dan menuntut warga Gorontalo bersedia tunduk kepada Jepang.

Nani Wartabone menampik permintaan tersebut. Namun, ia memilih tidak melawan Jepang dengan kekerasan. Dia  meninggalkan Kota Gorontalo dan kembali ke kampung kelahirannya, Suwawa, tanpa ada penyerahan kedaulatan.

Di Suwawa, Nani Wartabone mulai hidup sederhana dengan bertani. Rakyat yang berpihak kepada Nani Wartabone akhirnya melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagaikan kota mati.

Melihat situasi ini, Jepang melalui kaki tangannya melancarkan fitnah bahwa Nani Wartabone sedang menghasut pemberontakan kepada Jepang. Nani ditangkap pada 30 Desember 1943.

Nani Wartabone mengalami berbagai siksaan. Salah satu siksaan Jepang yang masih melekat dalam ingatan masyarakat Gorontalo hingga saat ini adalah ketika Nani Wartabone selama sehari semalam ditanam seluruh tubuhnya kecuali bagian kepala di pantai di belakang Kantor Gubernur Sulawesi Utara sekarang. Hampir sehari kepala Nani Wartabone dimainkan ombak dan butir-butir pasir. Nani Wartabone baru dilepaskan Jepang pada 6 Juni 1945, saat tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu mulai tampak.

Tentara Jepang di Sulawesi rupanya ditarik ke Manado dan Makassar, yang dianggap lebih strategis dipertahankan. Di Sulawesi Tengah, Jepang malah menyerahkan kekuasaan kepada raja-raja setempat, seperti Rohana Lamarauna (Raja Banawa)memimpin Palu. Padahal, ia adalah pimpinan Sarekat Islam lokal. Raja lainnya ialah Wongko Talasa, memimpin daerah Poso, yang kemudian dengan leluasa membentuk panitia persiapan kemerdekaan.

Setelah bebas, Nani Wartabone dan Dokter Sabu kembali mengemudikan pemerintahan di daerah Gorontalo. Terdapat sejumlah kampetai Jepang di Gorontalo yang mendiamkan saja hal itu.

Ketika berita Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai ke Gorontalo, senjata-senjata Jepang dirampas oleh para pemuda yang dipimpin Amin Larengkeng dan Abdul Tumu. Senjata itu diserahkan kepada Nani Wartabone, untuk mempersenjatai pemuda-pemuda.

Pada 1 September 1945, Nani membentuk  Dewan Kebangsaan, dengan anggotanya 17 orang, di atara mereka terdapat nama G.E. Dauhan, Maengkom, dan Muhammad Ali.  Mereka wakil dari partai politik yang terbentuk. Merah putih berkibar untuk kedua kalinya.

Pada akhir November 1945,kapal Burdaken dengan tiga kapal torpedo tentara Australia dan NICA mendarat di Teluk Gorontalo. Di antara penumpangnya terdapat pejabat  Belanda bernama Hoofd Van Plaat, yang mencoba membujuk Nani karena dulunya dia dalah teman sekolah Nani. Van Plaat tak lain anak Residen Molenburg di Gorontalo.

Perundingan antara Nani Wartabone di satu pihak dan Mayor Wilson dari pihak Australia dilakukan di Gedung Capitol Theater Gorontalo.Hasil keputusannya: Dewan Kebangsaan diakui pihak Australia. Selain itu,Bendera Merah-Putih dikibarkan bersama bendera Australia.

Pengakuan itu sebetulnya hanya siasat agar para pemuda mau menyerahkan senjatanya. Karena mematuhi Nani Wartabone, satu kelompok para pemuda dipimpin A.J. Usman bersedia menyerahkan senjatanya. Namun, ada  berapa kelompok organisasi yang dipimpin Amin Larengkeng dan Jusuf Junus belum bersedia menyerahkan senjata mereka.

Pada 30 November 1945, Nani Wartabone ditawan di Kapal Burdeken. Awalnya, Dewan Nasional yang diundang dipaksa untuk membantu pasukan NICA,namun Nani menolak, sehingga Nani ditangkap. Setelah itu, ia dipenjarakan di Manado,  kemudian dipindahkan ke Morotai. Dari sana, Nani sempat dipindahkan ke Tomohon, kemudian dibawa ke Jakarta dan ditahan di Penjara Cipinang.

Nani Wartabone dibebaskan setelah diadakan persejutuan Konferensi Meja Bundar pada 23 Desember 1949. Pada waktu dibebaskan timbulkekhawatiran tokoh-tokoh Republik Indonesia Serikat, karena Nani  penentang bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS)yang ada pada saat itu,sekalipun Gorontalo sendiri berada dalam Negara Indonesia Timur. Menurut Nani, RIS hanyalah pemerintahan boneka yang diinginkan Belanda agar Indonesia tetap terpecah dan mudah dikuasai lagi.

Nani Wartabone kembali menggerakkan rakyat Gorontalo dalam sebuah rapat raksasa pada tanggal 6 April 1950. Tujuan rapat raksasa ini adalah menolak RIS dan bergabung dengan NKRI. Arti gerakan ini: Gorontalo adalah wilayah Indonesia pertama yang menyatakan menolak RIS.

Pada 1950, Nani Wartabone ditunjuk menjadi kepala pemerintahan di Gorontalo, sekaligus akting Pejabat Kepala Daerah Sulawesi Utara dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Nani Wartabone digantikan Kodrat Samadikun pada tahun 1953. Nani Wartabone memilih tinggal di desanya, Suwawa. Di sana, ia kembali turun ke sawah dan ladang serta memelihara ternak layaknya petani biasa di daerah terpencil. Dia lebih banyak memainkan peran di bidang sosial-ekonomi rakyat Gorontalo hingga pertengahan 1950-an. Misalnya pada 1956, Nani mendirikan Dana Usaha Petani Kopra (Dupko).

Melawan PRRI/Permesta

Nani Wartabone  kembali tampil ketika peristiwa PRRI/Permesta. Letkol Ventje Sumual dan kawan-kawannya memproklamasikan pemerintahan PRRI/Permesta di Manado pada Maret 1957. Jiwa patriotisme Nani Wartabone kembali bergejolak. Namun, ia baru bertindak memimpin  gerakan merebut Kota Gorontalo dari pasukan militer pro-Permesta pada 25 Februari 1958 dengan maksud mengembalikan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Masanya umumnya adalah para pemuda. Namun,pasukan Permesta yang dipimpin Letnan Tiendas  merebut kembali Gorontalo pada 17 Maret 1958.

Pasukan Nani Wartabone masih kalah kuat persenjataanya dengan pasukan pemberontak. Karena itu, ia bersama keluarga dan pasukannya terpaksa masuk-keluar hutan sekadar menghindar dari sergapan tentara pemberontak. Saat bergerilya inilah, pasukan Nani Wartabone digelari “Pasukan Rimba”. Konsistensi Nani Wartabone dapat disimak pada Bintang Timur edisi 13 Maret 1958.

Bantuan dari pusat pun datang. Pada dini hari 14 Mei 1958, pendaratan dilakukan oleh satuan-satuan APRI di bawah komando Mayor Agus Prasmono di Bilungala, sekitar 15 mil sebelah Timur Gorontalo. Pasukan yang mendarat antara lain Batalyon 512 Brawijaya dan Batalyon 715 Resimen Hasanudin dan satuan antar daerah Indonesia Timur.   Menurut Kantor Berita Antara,pendaratan tidak mendapatkan kesulitan karena Residen Nani Wartabone menerima instruksi untuk memutihkan pantai Gorontalo sebelah timur. Penduduk Bilungala ketika itu telah mengosongkan kampung mereka sejak 12 Mei 1958. Sebelum pendaratan tersebut, pasukan Permesta dengan kekuatan dua peleton sempat menyerang pantai dan membakar dua buah rumah.

Setelah pendaratan, Residen Nani Wartabone datang menemui Komandan Operasi Sapta Marga II Mayor Agus Prasmono dan stafnya pada 14 Mei 1958 itujuga. Pasukan Sapta Margaini terdiri dari Batalyon 512 Brawijaya yang dipimpin oleh Kapten Acub Zaenal dan pasukan dari Detasemen 1 Batalyon 715 Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Piola Isa. Perebutan kota Gorontalo dimulai sejak 17 Mei 1958 pukul 10.00, dengan induk pasukan di bawah pimpinan Mayor Agus didukung pasukan rimba Nani Wartabone. Mereka melakukan gerakan tusukan langsung ke pusat Kota Gorontalo.

Pada pukul 06.00, 18 Mei 1958, satuan APRI berhasil menduduki markas pemberontak di Jalan Merdeka. Pasukan Permesta ternyata sudah menyingkir melalui Desa Potanga, lima kilometer dari utara kota. Gorontalo jatuh tanpa perlawanan dan dalam tempo 90 menit. Seluruh toko, kantor, bank, dan perbekalan ditemukan dalam keadaan utuh.

Bung Karno kemudian mengangkat Nani Wartabone menjadi residen pengganti  Sulawesi Utara, menggantikan Sam Ratulangie. Kiprah pasukan Nani Wartabone diakui juga oleh peneliti sejarah Indonesia dari Amerika Serikat, Barbara S. Harvey, dalam bukunya Permesta: Pemberontakan Setengah Hati(1984).

Pada masa Orde Baru, Nani Wartabone  pernah menjadi anggota MPRS RI, anggota Dewan Perancang Nasional, dan anggota DPA. Dia menutup mata bersamaan dengan berkumandangnya azan solat Jumat pada 3 Januari 1986, sebagai seorang petani di Suwawa. Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden MegawatiSoekarnoputrimenyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya, yang diwakili oleh salah seorang anak laki-lakinya, Hi Fauzi Wartabone,  di Istana Negara, 7 November 2003. Wartabone ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2003 tertanggal 6 November 2003.[Irvan Sjafari]