Koran Sulindo – “Masalah sosial harus ditangani dengan serius dan butuh sinergi dengan semua pihak,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada Munas Ke-8 Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dan Konferensi Nasional IX Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin, Senin malam (18/9), sebagaimana dikutip Antara. “Urusan sosial bukan urusan ecek-ecek. Anggaran untuk membangun kesejahteraan sosial sudah ada. Yang paling penting adalah kemitraan.”
Kemitraan, tambahnya, harus dibangun dengan persepsi yang sama dengan kepala daerah: urusan sosial itu adalah urusan bersama dan mandat dari Pembukaan UUD 1945 dan sejumlah aturan lainnya. “Saya khawatir seluruh komitmen yang dibangun di pusat tidak support di bawah jika tidak dibangun persepsi yang sama. Kami tidak cukup punya energi untuk menangani semua masalah sosial,” tutur Khofifah.
Meskipun begitu, Khofifah menyatakan, pemerintah serius dalam melakukan upaya memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, mulai dari membuat program-program serta alokasi anggaran yang cukup besar. Di Kementerian Sosial, misalnya, program prioritas penanganan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan sosial bersyarat yang mulai disalurkan secara non-tunai. Bansos non-tunai PKH dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah memiliki fitur tabungan dan dompet elektronik (e-wallet).
Dari 72 negara yang menjalankan program bansos, tutur Khofifah lagi, Indonesia adalah negara pertama yang memiliki fitur tabungan dalam satu kartu. [RAF]