Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam FGD DPP PDI Perjuangan bertajuk "Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung pada Masa Covid-19", Jumat (6/8). (Foto: Istimewa)

Koran Sulindo — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan jasa konstruksi nasional tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Basuki saat menjadi pembicara dalam FGD DPP PDI Perjuangan bertajuk “Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung pada Masa Covid-19”, Jumat (6/8).

Di tengah pandemi ini, dia membuat kebijakan dengan menerbitkan instruksi Edaran Menteri PUPR. “Karena jasa konstruksi termasuk sektor esensial, ia tidak boleh berhenti, kecuali dengan Inmen (Instruksi Menteri),” jelasnya.

Kalau pun di lapangan kemudian ada pegawai dan tenaga terpapar, maka mereka harus minta ijin untuk berhenti, dan harus berhenti. Sebaliknya, kalau tidak terpapar, mereka harus terus bekerja.

Menurut Basuki, pihaknya juga menyediakan barak-barak yang diatur sesuai prokes Covid-19.

Di acara itu, selain Basuki, hadir Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soedjono, Ketua OJK Wimboh Santoso, Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar, Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono, dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Acara diikuti ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.

Lalu proyek infrastruktur apa saja yang terus berlanjut di tengah pandemi?

Basuki menuturkan, proyek tersebut antara lain, pembangunan Kawasan Industri Terpadu di Batang Jawa Tengah, Food Estate (Lumbung Pangan) di Kalimantan Tengah, Sumut dan NTT.

Di Kalteng, pihaknya sedang merehabilitasi 34 ribu hektar food estate. Selanjutnya Kementerian Pertanian akan menindaklanjutinya untuk sekaligus mengolah tanah dan menanam.

Di Sumatera Utara, tepatnya di Humbang Hasundutan, pihaknya juga mengembangkan Food Estate untuk hortikultura seperti kentang dan bawang.

“Di NTT, di Bendungan Rotiklot Belu, kita kembangkan food estate untuk hortikultura jagung. Baru kita mulai penanaman sekarang. Mudah-mudahan Agustus Bapak Presiden meninjaunya,” harap Basuki.

Selain itu, kerja pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas (Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo) terus berlanjut.

Terkait program padat karya, Basuki menjelaskan, tahun 2021 anggarannya diperbesar menjadi Rp 21,2 triliun. Program ini menyerap hampir satu juta tenaga kerja. Dan padat karya dari konstruksi reguler anggarannya sekitar Rp 2 triliun dengan 244 ribu tenaga kerja.

“Jadi total 2021, anggaran menjadi 23,2 triliun. Artinya lebih besar dua kali dari tahun 2020 yang hanya 12,3 triliun,” papar Basuki.

Terakhir, di proyek strategis nasional, pembangunan 65 bendungan juga terus berjalan. Lalu, 469 KM jalan tol serta pembangunan irigasi 25 ribu hektar.

Tak hanya itu, tugas khusus Kementerian PUPR dalam masa pandemi juga dituntaskan. Yaitu pembangunan RS darurat Covid-19 di 33 lokasi, tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Bali, Lampung dan Medan. Ini dapat menambah kapasitas sebanyak minimal 2811 Bed RS dan ICU beserta HCU dan 5900 bed isolasi.

“Ini semua kita kerjakan bersama para kontraktor nasional kita, menyerap tenaga kerja juga. Ini tidak berhenti, semua bekerja terus,” kata Basuki.

Produk Lokal

Menteri Basuki mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan arahan yang tegas soal proyek pembangunan infrastruktur. Bahwa semua pekerjaan semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri.

Kata Basuki, tahun 2020, kebijakan pertama yang dilakukan Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur harus diutamakan dengan menggunakan produk dalam negeri. Lalu Tahun 2021 kebijakannya adalah tidak boleh impor.

“Itu dasar pertama regulasi yang saya gunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di PUPR,” kata Basuki.

Hal itu sudah tertuang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yakni pada tahun 2017, penggunaan produk dalam negeri di PUPR adalah 84,6 persen, dan pada tahun 2019 adalah 85,9 persen.

“Jadi, sudah hampir semua dalam negeri, dan 2020 ini diutamakan, dan 2021 ini sudah tidak boleh impor lagi,” urai Basuki.

Contohnya, lanjut Basuki, penggunaan aspal yang kini diupayakan menggunakan aspal Buton. Kemudian baja, besi, semen seluruhnya harus produk dalam negeri.

“Kalau bukan produk dalam negeri harus ada pabriknya di dalam negeri. Itu harus diutamakan atau dipakai yang ada pabriknya di dalam negeri. Di luar negeri saya bongkar, karena perintah presiden dilarang impor, lebih tegas lagi,” terang Basuki.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi dan jajarannya, khususnya Menteri Basuki Hadimuljono, terkait kerja pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, walau dunia digoyang pandemi Covid-19.

Di tengah perubahan akibat pandemi, menurut Hasto, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin membuktikan bahwa pekerjaan untuk membangun ekonomi nasional tak berhenti. Di tengah pandemi, Jokowi justru meresmikan banyak jalan tol baru.

“Ini terobosan dan ini kerja keras Pak Menteri Basuki. Layak kita beri tepuk tangan atas prestasi ini,” kata Hasto. [CHA]