Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat

KEBIJAKAN untuk mengimpor beras ketika musim panen dan harga sedang tinggi menyebabkan ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta ada evaluasi di kabinet termasuk kinerja Menteri Pertanian.

Selain Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, ada pula nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang dianggap tidak mendukung janji Presiden Joko Widodo.

“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi,” kata Djarot di Jakarta, Jumat (23/12).

Pernyataan Djarot disampaikan sebagai respons atas sinyal akan adanya perombakan atau resuffle kabinet pemerintahan Jokowi periode ke dua.

Mengenai Mentan, Djarot mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor beras setelah sekian lama swasembada. Terlebih lagi, Indonesia sedang panen raya dan harga beras sedang tinggi.

“Saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik,” ujarnya.

Politikus PDIP itu menilai kebijakan impor beras ini merugikan rakyat kecil, termasuk petani. Djarot menilai harus ada evaluasi terhadap menteri-menteri terkait.

Sebelumnya, Jokowi memberi sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Hal itu ia sampaikan menyusul temuan survei Charta Politika yang menyebut mayoritas warga menghendaki reshuffle kabinet.

“Mungkin (reshuffle kabinet di akhir masa pemerintahan),” ungkap Jokowi di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jumat (23/12).

Terakhir kali Perombakan ulang jajaran kementerian Kabinet Indonesia Maju dilakukan pada 15 Juni 2022 lalu.

Jokowi saat itu merombak empat jabatan di kabinet dintaranya mengangkat Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lufti. Menunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ditempati Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil. Mengangkat Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni menggantikan Surya Tjandra. [DES]