Koran Sulindo – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan yang dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bukan pengibulan. Pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah dikatakannya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan selama 72 tahun terakhir.
“Biar ada yang mencibir, biar ada yang mengatakan program ngibul, tak ada satu pun program yang membohongi. Cibiran ngibul itu hanya datang dari tokoh yang sedang mimpi karena tak kesampaian jadi Presiden lalu bilang ngibul,” kata Mendagri, saat menjadi inspektur apel reuni akbar alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (5/4/2018), seperti dikutip kemendagri.go.id.
Tjahjo menegaskan apa yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintahan sekarang nyata. Ia memintacibiran itu diabaikan saja dan fokus bekerja. Cibiran itu disebutnya hanya datang dari orang yang iri saja.
Menurut Tjahyo, saat ini lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia, kini mulai jadi kenyataan. Sekarang, dari Talaud, Morotai sampai Pulau Rondo, sudah terhubung baik lewat udara maupun pelabuhan laut.
“Ini bukti, bahwa pemimpin sekarang ingin mengejar ketertinggalan. Karena seorang pemimpin, harus membangun optimisme bukan pesimisme,” kata Tjahyo.
Latar Belakang
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan suatu pengibulan.
“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien, saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).
Presiden Jokowi menjawab tudingan itu saat membagikan sertifikat untuk rakyat di GOR Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3/2018). Di panggung, saat itu Jokowi didampingi langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
“Sertifikat yang sudah diserahkan diangkat tinggi-tinggi. Biar kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah diserahkan dan betul-betul sertifikat ini sudah menjadi milik Bapak-Ibu sekalian, dan bukan pengibulan,” kata Jokowi, saat itu, seperti dikutip setkab.go.id. [DAS]
