Jakarta, Suluh Indonesia – Dulu di era Suharto, tiap tanggal 30 September, masyarakat selalu disuguhi film seramPengkhianatan G30S PKI yang disutradarai Arifin C. Noer.
Film itu jadi alat propaganda utama Orde Baru untuk mengkampanyekan kekejaman PKI. Massa PKI digambarkan menyerbu masjid, merusak Al Quran, menyiksa tujuh pahlawan revolusi sambil menyanyikan laguGenjer-Genjer.
Sungguh penggambaran yang mencekam dan membuat trauma.
Demikian efektifnya propaganda itu hingga masyarakat dialihkan, dibuat maklum,oleh tragedi lanjutan yang jauh lebih ganas. Yaitu pembantaian massal.
Setelah G30S, pembantaian massal terhadap anggota PKI atau yang dituduh PKi terjadi di Sumatra, Jawa Jawa dan Bali.
Jumlah korban tewas tidak tanggung-tanggung.
Sejarawan Geoffrey B. Robinson dari Universitas California, Los Angeles, dalam bukuThe Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66 (2018), menulis jumlah korban tewas selama pembantaian itu sedikitnya mencapai 500 ribu hingga 1 juta orang.
Angka itu belum mencakup mereka yang dijebloskan ke penjara. Puluhan ribu massa PKI, atau yang dituding PKI, dipenjara tanpa proses pengadilan. Sebagian besar mendekam hingga 30 tahun lamanya, atau meninggal di pembuangan di Pulau Buru.
Angka 500 ribu hingga 1 juta orang tewas itu juga masih diperdebatkan. Sebagian menyebutkan angka yang lebih besar lagi.
Sarwo Edhie Wibowo, komandan RPKAD yang memimpin penumpasan PKI, pernah hadir di sidang DPR pada 1989, dalam usia 62 tahun. Kepada para anggota DPR, Sarwo mengatakan jumlah korban tewas dalam operasi pemberantasan PKI mencapai 3 juta orang. Sarwo Edhie tidak pernah meralat angka 3 juta itu sampai dia meninggal.
Mana yang lebih tragedi?
Pembunuhan terhadap tujuh jenderal pahlawan revolusi? Atau pembantaian terhadap 3 juta orang sesudahnya?
Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Jawabannya jelas.
Pembunuhan terhadap tujuh jenderal itu memang keji. Namun pembantaian massal yang terjadi sesudahnya jauh lebih ganas.
Karena sudah bukan lagi pembunuhan, melainkan pembantaian massal, sudah kejahatan terhadap kemanusiaan.Crimes against humanity. Bobotnya jauh berbeda.
Banyak rakyat tak berdosa ikut dibantai, mesi mereka tidak tahu-menahu soal penculikan para jenderal di Jakarta.
Budayawan Emha Ainun Nadjib, dalam salah satu ceramah di forum Maiyah, pernah bercerita bagaimana pembunuhan juga terjadi di desanya di Jombang, Jawa Timur. Dia sendiri masih duduk di SD saat itu. Ironisnya, kata Emha, warga desa yang dibunuh itu seringmunggah langgar, alias rajin sholat berjamaah di mushola.
Realitas itu jauh dari penggambaran film propaganda PKI karya Arifin C. Noer, yang menggambarkan PKI sebagai orang-orang ateis, tidak bertuhan, menyerbu masjid dan merusak Al Quran.
Kesalahan rakyat korban pembantaian itu cuma satu: mereka anggota PKI, atau bergabung dengan organisasi massaunderbow PKI yang tersebar hingga pedesaan seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), hingga Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).
Sebagian lagi yang lebih tragis, tidak bergabung ke salah satu organisasi sayap PKI, tapi tetap dibunuh karena dicap “simpatisan PKI”. Itu label yang mengerikan pada saat itu.
Sekadar catatan, label “kejahatan terhadap kemanusiaan” atas pembantaian 1965-1966 ditetapkan oleh Komnas HAM pada 2012.
Komnas HAM juga menyatakan pembantaian itu bersifat sistematis. Militer bukan satu-satunya eksekutor pembantaian. Pihak militer juga menggunakan berbagai organisasi massa (ormas) anti-PKI, baik ormas nasionalis maupun keagamaan, untuk ikut serta dalam pembantaian.
Inilah yang membuat korban pembantaian massal 1965 sangat massif.
Tragedi yang Sengaja Dilupakan
Selama Orde Baru, pemerintah hanya mau melihat satu sisi saja dari G30S.
Yang disebut “tragedi” adalah pengkhianatan PKI yang menewaskan para jenderal tersebut. Sedangkan pembantaian massal sesudahnya bukan.
Ini adalah cara berpikir yang bertentangan dengan akal sehat, yang disebarluaskan secara efektif oleh rezim Orde Baru melalui represi dan propaganda bertahun-tahun.
Ironisnya hingga kini pola pikir itu masih terus dipertahankan.
Tiap tanggal 30 September, rakyat diminta mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk duka cita terhadap pahlawan revolusi yang gugur. Upacara peringatan G30S biasanya lalu dilakukan di Monumen Lubang Buaya, Jakarta.
Lantas pembantaian massal itu, adakah tugu peringatannya? Adakah upacara untuk mengenang 3 juta –mengutip angka dari Sarwo Edhie– rakyat Indonesia yang tewas dibantai?
Tidak ada. Bahkan tragedi itu masuk sejarah resmi saja tidak. Seakan-akan hilangnya nyawa 3 juta orang adalah sesuatu yang ringan dan bisa dilupakan begitu saja.
Saat ini setelah rezim Orde Baru runtuh, mulai banyak sejarawan yang berani mempertanyakan kebenaran peristiwa G30S.
Narasi resmi bahwa PKI adalah dalang dibalik penculikan dan pembunuhan para jenderal itu mulai dipertanyakan.Suluh Indonesia mencatat setidaknya ada lima versi berbeda mengenai mengapa penculikan itu terjadi dari mulai konflik internal di TNI Angkatan Darat, hingga keterlibatan dinas intelijen Amerika Serikat, CIA, sebagai sponsor di belakang layar.
Banyak perdebatan mengenai mana versi yang benar. Ini juga yang membuat tragedi 30 September itu kini sering ditulis G30S saja, minus PKI.
Ini adalah bentuk pengakuan tidak langsung bahwa narasi resmi Orde Baru tentang PKI sebagai dalang penculikan para jenderal, tidak lagi dianggap kredibel.
Suluh Indonesia tidak hendak ikut memperdebatkan mana versi yang benar.
Kami juga memperingati 30 September. Namun tidak hanya untuk para jenderal yang diculik dan dibunuh secara keji, melainkan juga untuk pembantaian massal terhadap 3 juta rakyat Indonesia sesudahnya, yang jauh lebih keji. *
Basfin Siregar | Pemimpin Redaksi
