Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Diluncurkan

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Diluncurkan

Ilustrasi: Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum MUI meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, di Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019)/setkab.go.id-Oji

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan ekonomi syariah memiliki hingga 3 triliun dollar (sekitar Rp45.000 triliun) pada 2023 nanti.

“Saya enggak bisa bayangkan angka seperti itu karena yang kita kelola APBN kita sekarang ini kurang lebih Rp 2 ribu lebih sedikit,” kata Presiden Jokowi, saat menyampaikan sambutan pada peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019), seperti dikutip setkab.go.id.

Menurut Presiden, sayangnya, pada 2018 Indonesia masih menempati urutan ke-10 dalam peringkat negara-negara yang menyelenggarakan ekonomi syariah, menurut Global Islamic Economy indicator.

“Masih jauh di belakang Malaysia, masih di belakang Malaysia, di belakang Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordan, Qatar, Pakistan, dan Kuwait. Inilah pekerjaan besar kita bersama-sama,” katanya.

Presiden meyakini Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, karena kita memang negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ekonomi syariah disebutnya juga bisa turut mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong keadilan sosial, juga melestarikan lingkungan.

Awal tahun lalu pemerintah membentuk manajemen eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang bertugasengawal pelaksanaan dari master plan ekonomi syariah Indonesia ke depan.

“Jadi ada yang mengawal, agar setiap perkembangan itu, setiap progres itu bisa kita cek dan kita ikuti terus,” katanya.

Dengan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, Presiden menilai Indonesia melakukan lompatan besar untuk menguatkan ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

“Masterplan yang akan menjadi panduan kita semua untuk dijalankan dalam pelaksanaannya, untuk dimonitor progres perkembangannya, untuk dipastikan untuk kita memastikan pencapaian-pencapaiannya,” katanya.

Pemerintah akan terus menguatkan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor makanan dan minuman, fashion, pariwisata, media, rekreasi, farmasi dan kosmetika. Dan sebagai pendukungnya, pemerintah juga akan menguatkan keuangan syariah.

“Kita akan terus kuatan UMKM kita, kita akan kuatkan ekonomi digital kita,” kata Jokowi.

4 Langkah

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 tersebut merekomendasikan 4 langkah dan strategi utama sebagai langkah terobosan dan percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di dalam negeri.

Langkah pertama adalah penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk.

Langkah Ketiga adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain.

“Keempat penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya,” kata Menteri Bappenas/Sekretaris KNKS Bambang Brodjonegoro, dalam konferensi pers sebelum peluncuran Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Menurut Bambang, untuk menjalankan keempat strategi tersebut, ada hal yang harus dilakukan yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola.

“Dengan MEKSI 2019-2024 ini, saya harap pemerintah dan semua pihak memiliki semangat yang sama dalam mengimplementasikan rekomendasi strategi kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia untuk mencapai visi yang telah ditetapkan,” katanya.

Dalam masterplan ini Indonesia ditargetkan menjadi 10 besar negara produsen halal di dunia. Sementara ini Indonesia hanya menjadi konsumen produk halal nomor satu di dunia.

“Dengan adanya masterplan ini kami berharap Indonesia bisa masuk menjadi pemain utama, produsen industri halal global di 2024,” kata Bambang. [Didit Sidarta]