Setiap 9 November, masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memperingati hari jadinya. Pada 2026, kota yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan di Indonesia Timur ini genap berusia 419 tahun.
Penetapan tanggal tersebut tidak terlepas dari perjalanan panjang sejarah Kerajaan Gowa-Tallo, termasuk peristiwa penting penyebaran Islam di wilayah tersebut.
Peringatan hari jadi ini menjadi momentum untuk mengenang asal-usul nama, perkembangan pemerintahan, hingga peran Makassar dalam jaringan perdagangan internasional.
Asal-usul Nama Makassar
Melansir laman resmi Pemerintah Kota Makassar, nama Makassar berasal dari kata Mangkasara. Kata tersebut terdiri atas dua unsur, yakni Mang sebagai awalan yang menunjukkan sifat dan Kasara yang berarti terlihat, jelas, atau terang.
Secara makna, Mangkasara dapat diartikan sebagai menampakkan diri atau bersifat terbuka. Istilah ini juga menggambarkan karakter masyarakat Makassar yang menjunjung tinggi kemuliaan dan keterusterangan dalam berbicara.
Salah satu ungkapan yang dikenal adalah Akkana Mangkasarak, yang berarti berkata terus terang meskipun pahit.
Asal-usul nama Makassar juga memiliki kaitan dengan kisah sakral pada 1605 di kawasan Pantai Tallo. Dalam kisah tersebut, Raja Tallo VI bertemu seorang lelaki berjubah putih yang tubuhnya memancarkan cahaya dan mengucapkan kalimat Akkasaraki Nabiyya, yang berarti Nabi menampakkan diri.
Makassar sebagai Bandar Niaga Internasional
Sejarah perkembangan Makassar sebagai kota bermula dari kawasan muara Sungai Tallo. Pada penghujung abad XV, wilayah tersebut telah memiliki pelabuhan niaga kecil yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan.
Berdasarkan sumber-sumber Portugis, bandar Tallo pada awalnya berada di bawah pengaruh Kerajaan Siang yang berpusat di sekitar Pangkajene. Namun, pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan Kerajaan Gowa dan mulai memperluas pengaruh politiknya dengan melepaskan diri dari Kerajaan Siang.
Seiring meningkatnya aktivitas pertanian di wilayah hulu Sungai Tallo, terjadi pendangkalan yang menyebabkan aktivitas pelabuhan dipindahkan ke muara Sungai Jeneberang.
Di kawasan inilah kekuasaan Gowa-Tallo semakin berkembang. Para bangsawan membangun pusat pemerintahan dan pertahanan, termasuk Benteng Somba Opu yang kemudian menjadi salah satu wilayah inti perkembangan Kota Makassar.
Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI, pembangunan Benteng Rotterdam turut memperkuat kedudukan kerajaan. Aktivitas perdagangan lokal, regional, hingga internasional berkembang pesat, bersamaan dengan kemajuan politik dan pembangunan fisik kerajaan.
Komoditas utama yang diperdagangkan dari Makassar adalah beras. Hasil pertanian tersebut ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku serta berbagai barang manufaktur dari Timur Tengah, India, dan China.
Perdagangan tersebut juga melibatkan saudagar Melayu yang memiliki peran penting dalam menghubungkan hasil pertanian dengan barang-barang impor.
Dalam perkembangannya, Makassar tumbuh menjadi salah satu bandar perdagangan terkemuka di dunia. Dalam kurun waktu sekitar satu abad, jumlah penduduknya diperkirakan telah melampaui 100.000 jiwa.
Besarnya aktivitas perdagangan Makassar tidak terlepas dari perubahan jalur perdagangan internasional. Setelah Malaka ditaklukkan Portugis pada 1511, Makassar semakin berkembang sebagai pusat perdagangan alternatif di kawasan Asia Tenggara.
Bahkan, ketika Malaka diambil alih oleh VOC pada 1641, sejumlah pedagang Portugis turut berpindah ke Makassar.
Namun, kejayaan Kerajaan Gowa kemudian mengalami kemunduran setelah terjadinya Perjanjian Bungaya.
9 November 1607 Menjadi Hari Jadi Kota Makassar
Selain dikenal sebagai bandar perdagangan, Makassar juga memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam di kawasan Sulawesi Selatan.
Kehadiran Islam di Kerajaan Gowa-Tallo berkaitan dengan kedatangan Abdul Ma’mur Khatib Tunggal atau Dato’ Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, pada September 1605.
Ia kemudian mengislamkan Raja Gowa XIV I-Mangngarangi Daeng Manrabia yang memperoleh gelar Sultan Alauddin. Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo, I-Mallingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka, yang juga merupakan Raja Tallo, turut memeluk Islam.
Pada 9 November 1607, salat Jumat pertama diselenggarakan di Masjid Tallo. Pada hari yang sama, salat Jumat juga dilaksanakan di Masjid Mangallekana di kawasan Somba Opu.
Peristiwa tersebut menjadi tonggak penting yang menandai penerimaan Islam secara resmi oleh masyarakat Kerajaan Gowa-Tallo.
Tanggal 9 November 1607 kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Makassar. Sebelumnya, hari jadi kota ini diperingati setiap 1 April 1906, merujuk pada pembentukan pemerintahan Gemeente oleh pemerintah Hindia Belanda di kawasan Kampung Baru, sekitar Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam.
Dalam perjalanan sejarahnya, nama Makassar sempat mengalami perubahan menjadi Ujung Pandang pada masa pemerintahan Orde Baru.
Perubahan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971. Sebelumnya, usulan pergantian nama Kotapraja Makassar menjadi Kotapraja Ujung Pandang telah disetujui DPRD Gotong Royong Kotapraja Makassar melalui Surat Keputusan Nomor 29/DPRD-GR pada 24 September 1964.
Perubahan nama tersebut sekaligus diikuti perluasan wilayah pemerintahan dari semula 21 kilometer persegi menjadi 175 kilometer persegi.
Nama Ujung Pandang kemudian diresmikan penggunaannya pada 14 September 1971, meskipun peraturan yang menjadi dasarnya dinyatakan berlaku sejak 1 September 1971.
Namun, perubahan nama itu mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh masyarakat dan budayawan Sulawesi Selatan.
Pada 17 Juli 1976, tiga budayawan terkemuka, yakni Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, S.H., Dr. Mattulada, dan Drs. H. Dg. Mangemba, mengajukan petisi yang menuntut pengembalian nama Makassar.
Upaya tersebut terus berlanjut. Pada 21 Agustus 1995, Wali Kota Ujung Pandang saat itu, H. Malik B. Masry, menggelar seminar yang menghasilkan rekomendasi pengembalian nama Makassar.
Selanjutnya, pada 21 Agustus 1999, DPRD Kotamadya Ujung Pandang menyetujui rencana perubahan nama melalui Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 05/Pim/DPRD/VIII/1999.
Usulan yang disampaikan Wali Kota Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H., M.Si. tersebut akhirnya memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 yang diterbitkan pada 13 Oktober 1999.
Sejak saat itu, nama Kota Makassar kembali digunakan sebagai identitas resmi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. [UN]
