Anam mencontohkan dugaan kuat pelanggaran HAM proses alih status pegawai KPK, yakni adanya stigmatisasi atau pelabelan Taliban kepada sejumlah pegawai. Di situ, kata Anam, pelabelan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara hukum maupun faktual.

Selanjutnya, pelaksanaan teknis asesmen tes wawasan kebangsaan, juga dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat serta terindikasi melawan hukum.

Nah, yang lebih tidak memiliki dasar hukum yakni mengenai kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKan) dengan pihak-pihak ketiga Badan Intelijen Strategis, Dinas Psikologi Angkatan Darat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Intelijen Negara.

“Penyelenggaraan TWK juga tidak hati-hati dan cermat dalam menjalankan aturan yang berlaku serta terjadi pelanggaran kode perilaku asesor,” kata Anam.

Selain itu, jenis pertanyaan yang menggunakan indikator merah, kuning, dan hijau merupakan persoalan serius dalam konteks HAM. Pasalnya, hal itu bernuansa diskriminatif, kebencian dan merendahkan martabat serta tidak berperspektif gender. [WIS]