Ilustrasi: Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani/Eno-Man

Koran Sulindo – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta rencana Pemerintah melaksanakan protokol Tatanan Normal Baru (New Normal) Covid-19 diatur secara komprehensif dan tidak terburu-buru.

“WHO sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus Corona. Kemudian, kemampuan Rumah Sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak,” kata Puan, di Jakarta, Rabu (27/5/2020), melalui rilis media.

Menurut Puan, protokol new normal tentu berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing.

Selain itu, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.

“Transparansi data menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan. Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” katanya.

Dalam protokol kenormalan baru tersebut juga harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan, jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Corona.

“Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan,” kata Puan. [RED]