Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo/istimewa

Koran Sulindo – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Hizbut Tahrir Indonesia menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurut Bambang, putusan itu menguatkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM membubarkan HTI.

“Hormatilah putusan hukum dan hakim. Kalau keputusannya begitu, berarti menguatkan kepada apa yang sudah dilakukan,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Lebih lanjut Bambang mempersilahkan HTI untuk menempuh jalur hukum jika tidak puas dengan putusan PTUN tersebut. Ia juga mengimbau agar ormas lainnya mematuhi koridor hukum yang telah ditetapkan pemerintah.

“Bahwa nanti HTI akan melakukan upaya hukum lagi, itu memang mekanisme yang disediakan oleh negara. Semua warga negara harus mengikuti dan menghormati keputusan hakim atau pengadilan,” kata Bambang.

Sementara itu Ketua Kaukus Pancasila Eva Kusuma Sundari mengatakan meski putusan PTUN atas pembubaran HTI masih bisa diupayakan banding namun putusan itu bisa diberlakulan secara efektif.

“Adanya kepastian hukum atas status HTI sebagai organisasi terlarang ini penting untuk mengakhiri debat politik berlarut-larut yang menguras energy terkait keberadaan HTI. Sebagai konsekwensi negara hukum, maka sepatutnya semua pihak untuk menghormati putusan PTUN tersebut karena pengadilanlah  kebenaran,” kata Eva.

Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah segera melakukan tindakan-tindakan cepat non persekusi untuk merespon putusan PTUN tersebut. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu menyiapkan platform bersama sebagai tindaklanjut atas putusan PTUN tersebut.

Menurut Eva hal paling mendesak adalah perlunya memberikan rehabilitasi pembinaan kepada eks para anggota HTI terutama di lembaga-lembaga negara dan pemerintah universitas-universitas negeri, kementerian baik yang ASN maupun non ASN termasuk TNI/POLRI.

“Upaya ini untuk menjamin orientasi pelayanan publik tidak melenceng dari sumpah jabatan mereka di awal yaitu setia dan menggunakan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam bertugas dan memberikan pelayanan publik,” kata Eva.

Kaukus Pancasila berharap, ke depan energi bangsa difokuskan untuk meningkatkan kecerdasan, persatuan demi meningkatkan kesejahteraan. Pancasila dan NKRI adalah paripurna, segala bentuk upaya menggantikan Pancasila dan makar lainnya hanya akan memperlambat upaya kita mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita proklamasi.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam persidangan di PTUN.

Dalam putusan tersebut, permohonan HTI agar pengadilan membatalkan pencabutan status badan hukum mereka oleh Kementerian Hukum dan HAM ditolak majelis hakim. “Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya.

Majelis hakim menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur. (CHA/TGU)