Produk kebudayaan seperti film dan krya sastra digunakan untuk melanggengkan ideologi anti-komunis pasca-1965/66. Juga digunakan untuk membenarkan pembantaian mereka yang dituduh komunis pada periode yang sama/Istimewa

Koran Sulindo – September boleh dibilang bulan yang menjadi tonggak perubahan sejarah di Indonesia. Juga bisa dibilang bulan yang selalu penuh kontroversi. Sebab, orang-orang yang disebut Bung Karno sebagai komunisto-phobia selalu memanfaatkannya untuk mempropagandakan sejarah palsu tentang “kekejaman” Partai Komunis Indonesia (PKI) di pengujung September 1965.

Di September setidaknya ada dua peristiwa sejarah yang selalu dikaitkan dengan “kekejaman” dan “pemberontakan” PKI. Pertama, PKI di bawah pimpinan Musso dituduh “memberontak” dan hendak mendirikan negara Soviet Indonesia di Madiun pada 1948. Juga pada waktu itu dipropagandakan bahwa PKI membunuhi ulama dan santri.

Karena tindakan PKI tersebut, maka Republik di bawah pemerintahan Hatta pada waktu itu wajib menumpasnya. Padahal, studi soal Peristiwa Madiun menunjukkan sebuah peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Peristiwa Madiun merupakan rangkaian sebuah tindakan atas apa yang terjadi di Solo sebelumnya. Soekarno juga mengakui hal tersebut.

Dalam pidatonya, Bung Karno mengatakan “bahwa peristiwa Solo dan Peristiwa Madiun tidak berdiri sendiri, melainkan adalah suatu rangkaian tindakan.”

Kedua, pada September, ingatan kolektif masyarakat Indonesia pada umumnya selalu dibangkitkan tentang peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Berdasarkan propaganda rezim fasis militer Soeharto, peristiwa G30S 1965 itu merupakan tindakan kedua kalinya PKI “memberontak” terhadap Republik. Atas dasar peristiwa itu pula, militer di bawah pimpinan Soeharto menumpas PKI hingga ke akar-akarnya.

Penumpasan itu lantas menimbulkan korban yang cukup besar. Para sejarawan dan ilmuwan politik memperkirakan jumlah korban sekitar 500 ribu hingga tiga juta jiwa. Peristiwa Madiun juga dijadikan sebagai dasar untuk membenci dan membenarkan pemberangusan PKI serta simpatisannya pada 1965/1966.

Lantas mengapa sebagian besar masyarakat kita kini mengidap “penyakit” anti-komunis yang mendalam? Komunisto-phobia bukan sesuatu yang baru. Bung Karno sudah menyinggungnya pada era 1960-an. Komunisto-phobia, kata Bung Karno, sebagai penyakit mental dan pikiran yang menghambat kemajuan. Mereka yang mengidap penyakit ini cenderung konservatif dan reaksioner dalam politik dan ekonomi. Komunisto-phobia, kata Soekarno, juga merupakan pencerminan dari dari jiwa kapitalis, feodalis, federalis, kompromis, dan blandis (orang yang berpikiran meniru penjajah Belanda).

Lalu, bagaimana pula dengan sekarang? Wijaya Herlambang dalam Kekerasan Budaya Pasca-1965 menyebutkan, pembenaran kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada 1965/66 juga dilakukan lewat produk kebudayaan seperti film dan karya sastra seperti novel dan cerita pendek (cerpen). Menurut Wijaya, pembenaran kekerasan lewat film, novel dan cerpen itu mengutip konsep Galtung disebut sebagai kekerasan budaya.

Pembantaian berjuta umat manusia menjadi lumrah dan lazim. Sejak pembantaian 1965/66 itu kebudayaan menjadi produk yang efektif untuk melanggengkan ideologi anti-komunis. Itu sebabnya, masyarakat umum bahkan melihat komunisme sebagai horor. Mereka selalu menganggap komunisme adalah hal yang menakutkan dan harus diberangus.

Bahkan karena anggapan itu, masyarakat kini mengidap penyakit ketakutan yang parah soal komunisme. Ideologi itu dianggap menjadi jelmaan iblis yang selalu siap menghantam mereka yang menentangnya. Itu pula sebabnya bagi sebagian orang, membunuh manusia lain yang berbeda paham, semisal komunisme, adalah kewajaran, bahkan keharusan.

Karena itu, kekerasan lewat kebudayaan lebih mengerikan ketimbang tindakan fisik. Karena membekas hingga berpuluh tahun dan tidak tahu kapan akan berakhir. [Kristian Ginting]