Presiden RI, Joko Widodo - Setneg
Presiden RI, Joko Widodo - Setneg

Berbicara di depan pemimpin negara G7, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini rakyat di negara-negara berkembang tengah dilanda krisis pangan dan terancam kelaparan.

Oleh karena itu Jokowi mengajak negara G7 dan G20 bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang agar tidak jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem.

Hal tersebut diungkap Presiden ketika menyampaikan pandangannya pada KTT G7 sesi II dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender, yang berlangsung di Elmau, Jerman, Senin.

“Sebanyak 323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis pangan ini. Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini,” tegas Presiden Jokowi. P

Jokowi menekankan pangan adalah permasalahan Hak Asasi Manusia paling mendasar. Para perempuan dari keluarga miskin dipastikan menjadi yang paling menderita menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarganya.

“Presiden antara lain menyampaikan bahwa rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers yang diberikan secara virtual melalui akun YouTube Jakarta, Selasa.

“Kita harus segera bertindak cepat mencari solusi konkret. Produksi pangan harus ditingkatkan. Rantai pasok pangan dan pupuk global, harus kembali normal,” kata Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk melakukan reintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok global. Menurut Presiden, terdapat dua cara untuk merealisasikan hal tersebut.

Hal pertama adalah fasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan. Kemudian hal kedua menurut Presiden adalah komunikasi secara proaktif kepada publik dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi. [PAR]