Pada masa Hindia Belanda, wilayah yang kini bernama Indonesia memang terlihat berkembang pesat, setidaknya di permukaan. Bangunan sekolah, kantor pemerintahan, dan gedung-gedung institusi bergaya Eropa tampak mewah untuk ukuran zamannya. Jalan-jalan dibangun lurus dan mulus, pelabuhan diperluas, jalur kereta api dibentangkan.
Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Nusantara lebih banyak mengandalkan transportasi tradisional seperti berjalan kaki, naik perahu, atau kuda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kolonialisme membawa sistem transportasi modern yang terencana dan terintegrasi.
Namun modernitas itu tidak lahir dari niat mulia. Infrastruktur transportasi dibangun bukan untuk memudahkan hidup pribumi, melainkan untuk mendukung kepentingan ekonomi dan politik penjajahan.
Rel kereta api, pelabuhan, dan jalan raya dirancang untuk menghubungkan daerah penghasil komoditas utama seperti gula, kopi, teh, rempah-rempah dengan pelabuhan besar, lalu mengalirkannya ke Eropa. Transportasi menjadi alat vital mobilisasi hasil bumi dan sumber daya alam, bukan sarana kesejahteraan rakyat.
Memang, pembangunan itu membawa dampak lanjutan. Hubungan sosial dan ekonomi antarwilayah berubah. Akses perdagangan terbuka. Kota dan desa terhubung lebih cepat. Jejaknya masih bisa kita lihat hingga kini.
Contohnya Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan, jaringan rel kereta api, sistem irigasi pertanian, pelabuhan Tanjung Priok, hingga benteng-benteng seperti Vredeburg di Yogyakarta, Rotterdam di Makassar, dan Van der Wijck di Kebumen.
Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya tumbuh dengan wajah kolonial yang khas. Jayapura dulu Hollandia dirancang sebagai kota pelabuhan dan militer. Bahkan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung berakar dari institusi pendidikan kolonial.
Semua itu tampak menakjubkan. Indonesia seolah tampil sebagai negeri yang tertata, modern, dan “maju”. Tetapi pertanyaannya sederhana, untuk siapa semua kemajuan itu dibangun?
Sekolah-sekolah bagus memang ada, tetapi pintunya nyaris tertutup bagi pribumi. Hanya segelintir anak pejabat atau kaum elite yang bisa mengaksesnya. Gedung-gedung megah berdiri, tetapi sebagian besar rakyat hanya boleh memandang dari luar.
Jalan raya dibangun dengan tenaga rakyat Indonesia sendiri di tanah mereka sendiri namun mereka bekerja sebagai buruh paksa, bahkan budak. Pembangunan kolonial bukanlah proyek kesejahteraan, melainkan mesin eksploitasi yang dibungkus rapi oleh arsitektur dan administrasi modern.
Jika Belanda masih menguasai Indonesia hingga hari ini, besar kemungkinan bangsa ini hanya akan menjadi penghuni sementara di negerinya sendiri. Kita mungkin menikmati fasilitas mewah, tetapi bukan sebagai pemilik, melainkan penumpang. Budaya Nusantara perlahan tersisih.
Kesenian hidup sebagai pajangan, bukan praktik keseharian. Wayang, pakaian adat, dan ritual tradisional mungkin sekadar atraksi wisata, bukan identitas yang bebas tumbuh. Lidah kita barangkali lebih akrab dengan roti dan keju ketimbang nasi uduk. Kebaya tergantikan gaun Barat. Itu pun hanya bagi mereka yang beruntung. Sementara lapisan bawah, mungkin tetap terbungkus karung goni, sebagaimana sejarah mencatat ketimpangan kolonial.
Kemajuan semacam itu selalu berjarak. Indah dilihat, pahit dirasakan. Karena dalam penjajahan, sebaik apa pun sistem yang dibangun, martabat tetap dirampas. Tidak ada kedaulatan, tidak ada kebebasan menentukan arah hidup sendiri.
Beruntung, para pendahulu bangsa merebut negeri ini dari tangan penjajah. Meski hari ini kemerdekaan kerap terasa ganjil seolah kita hanya merdeka dari Belanda, tetapi masih bergulat dengan ketidakadilan yang lahir dari bangsanya sendiri.
Jabatan yang dikejar demi kuasa, bukan pengabdian. Negara yang kadang terasa jauh dari rakyatnya. Apakah itu kenyataan atau sekadar mitos, mungkin jawabannya hanya benar-benar diketahui oleh mereka yang hidup di bawah kebijakan itu setiap hari. [UN]
