Skema pendanaan untuk pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser, Kalimantan Timur masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Diharapkan skema pendanaan ini bisa menutupi kebutuhan anggaran yang mencapa 466 triliun rupiah.
Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ada enam skema, di antaranya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hingga menggunakan pendanaan swasta murni.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengatakan, opsi pendanaan tersebut sedang dalam tahap kajian oleh pemerintah.
“Saat ini semua opsi pendanaan sedang dikaji. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada keputusan,” tutur Made, Minggu (20/3).
Akan tetapi, belum bisa dipastikan kapan kajian pembahasan opsi pendanaan tersebut akan rampung, sebab dalam pembahasan ini ada banyak unit yang terlibat.
Adapun, skema pendanaan tersebut di antaranya, pertama, dari dana APBN dengan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
Kedua, kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan beberapa skema yakni KPBU tarif (user payment), dan KPBU avial (availability payment).
Ketiga, partisipasi badan usaha yang seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki negara termasuk Badan usaha Milik Negara (BUMN). Keempat, swasta murni, dengan menerapkan investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelima, skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional. Dukungan pendanaan ini merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/Lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pembangunan IKN yang hijau dan cerdas. Serta melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan.
Keenam, pendanaan lainnya (creative financing) misalnya seperti crowd funding dan dana dari filantropi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp 460 triliun.
Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN,” kata Jokowi saat berkemah di titik nol IKN Nusantara yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3). [PAR]
