INDEKS Gini atau Koefisien Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilainya mulai 0 sampai 1. Jika Koefisien Gini bernilai 0, itu menandakan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Angka di bawah 0,4 masuk dalam kategori baik, angka 0,3 sampai 0,4 masuk kategori sedang, dan angka di atas 0,4 tergolong kategori buruk.

Kendati demikian, dijelaskan lagi oleh Faisal Basri dalam tulisannya yang berbeda di blognya, Koefisien Gini tersebut sebenarnya tidak mencerminkan ketimpangan pendapatan. “Karena, sampai sekarang, kita tidak memiliki data tentang pendapatan rumah tangga. Data yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik adalah data pengeluaran yang menjadi proksi pendapatan,” ungkapnya.

Koefisien Gini berdasarkan data pengeluaran, lanjutnya, tentu menghasilkan angka ketimpangan yang lebih baik atau lebih rendah ketimbang data pendapatan. Perbedaannya bisa mencapai 0,2. Menurut dia, perbedaan kaya-miskin dalam hal pengeluaran atau belanja jauh lebih kecil (konvergen) dibandingkan perbedaan kaya-miskin berdasarkan pendapatan.

Kalau Koefisien Gini berdasarkan data pengeluaran menghasilkan angka 0,41 (ketimpangan sedang) selama tiga tahun terakhir. Jika ditambah 0,2, angkanya menjadi 0,61 (ketimpangan buruk).

Lalu, indikator apa lagi yang bisa digunakan untuk memperkuat tanda bahwa kondisi ketimpangan di Indonesia sudah masuk kategori buruk? Faisal Basri memaparkan lima indikator lain. Pertama adalah kajian Thomas Piketty dalam bukunya yang berjudul Capital in the Twenty-First Century. Piketty mengunakan proksi yang lebih dekat dengan pendapatan menunjukkan pola perkembangan ketimpangan  Indonesia serupa dengan pola negara-negara maju yang mengalami pemburukan ketimpangan, termasuk Amerika Serikat yang paling buruk itu. “Ketimpangan di Indonesia lebih buruk dari Cina dan India,” katanya.

Indikator kedua dapat dilihat dari struktur kepemilikan simpanan di bank. “Ternyata simpanan senilai 100 juta atau kurang sangat dominan, mencapai 97,78 persen rekening. Jumlah rekening dengan nominal Rp 100 juta sampai Rp 300 juta atau kurang hanya 1,01 persen. Selebihnya hanya ‘nol koma’ dan yang di atas Rp 5 miliar hanya 0,04 persen,” tulis Faisal.

Yang ketiga adalah financial inclusion index Indonesia yang relatif sangat rendah, hanya 36,1%. “Artinya, hanya 36,1 persen penduduk usia dewasa yang memiliki akun di bank, lembaga keuangan lainnya, dan mobile account. Mayoritas orang miskin sudah barang tentu tak pernah menyentuh jasa keuangan formal,.

Selain itu, yang keempat, jumlah investor saham berdasarkan jumlah sub-rekening efek di C-BEST belum sampai setengah juta atau persisnya 448.248 sub-rekening per Mei 2015. Kelima: pemilikan obligasi pemerintah dan korporasi tampaknya juga hampir 100 persen dikuasai orang-orang kaya dan kondisinya lebih buruk ketimbang ketimpangan dalam pemilikan simpanan di bank dan obligasi (surat utang).

Indikator keenam: ketimpangan dalam pemilikan lahan, sebagaimana terlihat dari Koefisien Gini untuk pemilikan tanah sangat tinggi, menembus angka 0,7. Data Sensus Petanian terbaru (2013) menunjukkan perbaikan (kembali ke 0,6), walaupun masih saja dalam kategori buruk.

Faisal Basri berharap, kondisi ini tidak berlanjut karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang ujungnya bisa memunculkan kerusuhan sosial. Amit-amit…. [PUR]