Hasil Pilkada Tidak Bisa Jadi Tolok Ukur Pilpres 2019

Hasil Pilkada Tidak Bisa Jadi Tolok Ukur Pilpres 2019

47
Diskusi bertajuk “Peta Kekuatan Capres Pasca Pilkada Serentak” [Foto: Koran Suluh Indonesia]

Koran Sulindo – Hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada 27 Juni lalu, tidak bisa menjadi tolok ukur untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Apalagi setelah Pilkada setiap partai lalu mengklaim sebagai prestasi dan kemenangannya.

Klaim tersebut, kata Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, menjadi lucu. Pasalnya, setiap Pilkada terjadi koalisi antara partai satu dengan partai lain. Karenanya, Pilkada tidak bisa diklaim secara linear.

Semisal, Pilkada Sumatera Utara yang dimenangi pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah merupakan kemenangan 8 partai yang mengusung pasangan tersebut. Namun, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengklaim kemenangan tersebut sebagai kemenangan mereka.

“Hasil pilkada tidak bisa diklaim secara linear. Belum tentu kemenangan di daerah yang dimenangi 3 partai tersebut pada Pilpres nanti akan dimenangi Prabowo. Jadi tidak berkolerasi antara Pilkada dan Pilpres,”ujar Karyono dalam diskusi bertajuk “Peta Kekuatan Capres Pasca Pilkada Serentak” di Jakarta.

Dikatakan Karyono, pada Pilkada Jawa Tengah suara pasangan Sudirman Said – Ida Fauziah yang melonjak juga bukan karena efek Prabowo atau karena isu ganti presiden 2019. Terlalu cepat untuk menilai demikian karena faktor logistik cagub/cawagub bisa jadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan suara pasangan tersebut.

Kemenangan Pilkada, kata Karyono, juga bisa dipengaruhi kekuatan figur, kekuatan media, dan kekuatan logistik. “Jadi loncakan Sudirman-Ida tidak serta merta karena kekuatan PKS dan Gerindra. Tidak sesederhana itu tapi banyak faktor yang mempengaruhi lonjakan tersebut,” Karyono menambahkan.

Ia akan tetapi menyayangkan adanya dugaan rekayasa terhadap lembaga survei karena hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Suara pasangan Sudirman-Ida, misalnya, melonjak tajam mencapai 43% dan berbeda jauh dengan hasil survei yang selalu menempatkan elektabilitas pasangan itu di bawah 20%. Pun demikian dengan hasil Pilkada Jawa Barat menjadi alasan untuk menilai hasil survei telah direkayasa.

Dari semua fakta tersebut, Pilkada 2018 cenderung pragmatis, dan menafikan masalah ideologis. Pasalnya, di beberapa daerah PDI Perjuangan justru berkoalisi dengan PKS dan Gerindra untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.

Sementara, menurut budayawan Eros Djarot, PDI Perjuangan bisa jadi tidak mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019, bila cawapres yang diusulkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak diinginkan Jokwi.

Sejauh ini, kata Eros, kepemimpinan di Indonesia miskin negarawan dan itu sangat dirasakan masyarakat Indonesia. Umumnya politikus Indonesia tidak visioner sehingga cenderung pragmatis ketimbang memikirkan kesejahteraan rakyat.

Isu pergantian presiden, menurut Eros, merupakan wacana yang miskin substansi dan asal bicara. “Kalau bicara tentang pergantian presiden, ngarang itu. Kalau ada bicara perubahan oke, mari kita ngomong,” kata Eros.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI Perjuangan Agustin Teras Narang mengatakan, Pemilihan kepala daerah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengana Pilpres 2019. Namun, menurut Teras , hasil Pilkada tidak bergaris lurus dengan Pilpres.

“Dalam Pilkada kita tidak bisa lagi bicara idieologi sebagai garis partai. Sejak saat itu saya langsung berpandangan Pilkada 2018, tidak bergaris lurus dengan Pilpres 2019,” kata Teras.

Teras mengatakan, perbandingan elektabilitas Jokowi masih berkisaran 56%, dan Prabowo Subianto sekitar 40%. Pandangan di daerah bahwa Jokowi belum melakukan sesuatu, dan bahkan banyak berpandangan bahwa Jokowi selalu berkiblat ke daerah tertentu. “Dan kurang perhatian kepada pengusaha menengah ke bawah,”ujarnya.

Karena itu, kata Teras, untuk membangun Indonesia dibutuhkan kebersamaan. Bukan sebaliknya. Karenanya, tidak terpusat membicarakan pemilihan presiden saja, tetapi juga berpikir bagaimana menempatkan para legislator yang memiliki jiwa kenegaraan dari tingkat pusat, sampai daerah.

“Tugas kita ke depan tidak ringan. Pemilihan serentak ini sangat diasoasikan pada Pilpres. Jangan kita terforkus pada satu sisi. Saya ajak kita ini satu, satu untuk keptingan bangsa, dan negara,”ujarnya. [RLJ]