Koran Sulindo – Forum Rektor Indonesia (FRI) mengatakan kegaduhan politik di Indonesia sering terjadi karena negeri ini tidak mempunyai haluan negara.
“Negara yang maju yang mempunyai haluan negara. Saat ini semua seolah-olah mempunyai kewenangan lebih, akhirnya terjadilah kegaduhan-kegaduhan politik, yang secara esensi pembangunan menjadi terganggu,” kata Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia, Asep Saefuddin, di sela-sela FGD Bidang Kajian GBHN yang berlangsung di Gedung Graha Universitas Guna Darma, Jakarta Selatan, Selasa (19/9), seperti dikutip infopublik.id.
Dengan haluan negara, semua lembaga negara (DPR), KPK, MK, dan lain-lain memiliki acuan.
“Indonesia dengan adanya perubahan politik tidak memiliki lagi haluan negara, dan semuanya seolah-olah diserahkan kepada Presiden ataupun partai politik,”katanya.
GBHN sebenarnya produk Undang-Undang Dasar (UUD), dan walau sejak 2007 dibuat program RPJM, tetapi ini berbeda dengan Haluan negara.
“Kalau ada haluan negara siapapun Presidennya harus memakai haluan negara tersebut,”kata Asep.
Sementara itu Rektor Universitas Sebelas Maret, Ravik Karsidi, menekankan pentingnya haluan negara.
“Karena bila nanti presidennya ganti, maka beda lagi haluannya. Haluan ini diharapkan menjadi kiblat jangka panjang, mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi pokok-pokoknya yang kita harapkan DPR, MPR, DPD, tokoh-tokoh politik harus fokus ke haluan negara,” kata Ravik. [DAS]
