Koran Sulindo – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah perlu merencanakan ulang program bantuan sosial agar efektif mendorong belanja masyarakat.
Pasalnya, kebijakan, implementasi, dan penyerapan anggaran dari berbagai program bantuan sosial yang telah digagas pemerintah masih belum cukup efektif.
“Di kuartal kedua 2021 pertumbuhan 7 persen, sementara konsumsi hanya 5 persen. Ini rendah. Harusnya juga minimal 7 persen,” kata Tauhid kepada wartawan, Senin (16/8).
Karena bagaimana pun, lanjutnya, konsumsi masyarakat masih memegang peranan utama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Presiden Jokowi: Asumsi Makro RAPBN 2022, ini Rinciannya
Berbeda dengan program reformasi struktural dan investasi. Sektor ini, kata Tauhid, belum akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2022.
“Secara konseptual, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi itu konsepnya long term. Negara dengan penduduk besar, basisnya konsumsi,” jelas Tauhid.
Tauhid berharap pemerintah tidak gamang dan bersikap optimistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2022, untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.
“Kalau ketidakpastiannya tinggi, semua orang akan bertanya-tanya kenapa pemerintah membangun target yang tidak pasti dalam nota keuangan. Walaupun Oktober akan diputuskan satu angka, itu membuat orang gamang,” kata Tauhid.
Diketahui, dalam pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2022 dan nota keuangan pada rapat Paripurna DPR-RI tahun sidang 2021-2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan berkisar 5,0 sampai 5,5 persen.
Pemerintah akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5 persen.
Dalam pidatonya, Jokowi juga menekankan perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis.
Karenanya, pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah dan pandangan ahli untuk terus mengendalikan pandemi Covid-19.
“Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat,” kata Jokowi.
Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut Jokowi, menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. [WIS]