Ilustrasi: Peluncuran Bantuan Pangan Non-Tunai/Indonesia.go.id

Koran Sulindo – Anggota DPR Fraksi Demokrat Achmad mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus corona di seluruh Indonesia, tanpa harus menunggu data final dari pemerintah daerah.

“Saat ini masyarakat sangat membutuhkankan bantuan itu terutama diluar Pulau Jawa. Kalau di Jawa mungkin sudah mumpuni,” kata Achmad beberapa waktu lalu.

Anggota DPR daerah pemilihan Riau I itu juga menyarankan agar pemerintah tidak terlalu bertele-tele mengenai data untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat ditengah kondisi pandemi corona ini.

“Kondisi saat ini, pemerintah harus mengutamakan tujuan dari pada proses. Jangan sampai karena prosesnya yang rumit jadi berlaku zalim ke rakyat,” kata Achmad.

Karena itu, lanjut Achmad, bantuan ini agar cepat disalurkan ke masyarakat, maka pemerintah tidak terlalu kaku dan selektif dalam mendata calon penerima bantuan tersebut. Dengan seperti itu, masyarakat merasa pemerintah hadir disaat mereka memang benar-benar membutuhkan.

“Ini (data) mengalir saja, jadi begitu dikirim oleh dinas sosial dan diteken oleh bupati berapa orangnya, lalu data itu dikirim ke Kemensos, dan Kemensos langsung diturunkan bantuan itu,” ujarnya.

“Jadi saran kami ya simultan aja. Data mengalir saja, bantuan juga mengalir begitu. Jadi kita tidak mempertentangkan tumpang tindih data dan segala macam.”

Achmad mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya sebagai Bupati Rokan Hulu selama 2 periode, persoalan tumpang tindih data itu memang sudah hal biasa terjadi. Namun, jangan karena data yang belum final, negara terlambat hadir membantu rakyatnya.

“Persoalan data itu sudah biasa terjadi. Saya dua periode jadi bupati. Jadi tahu persis kondisi di lapangan. Nggak ada masalah seandainya ada data penerima yang double, itu tidak masalah ketimbang bantuan itu terlambat bahkan tidak diterima sama rakyat,” kata Achmad. [WIS]