Ilustrasi/yma

Koran Sulindo – Perwakilan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang melakukan Aksi Bela Islam di depan Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat (6/4), diterima oleh Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim.

Mereka mendesak agar terlapor kasus puisi ‘Ibu Indonesia’, yang diduga meninstakan agama yakni Sukmawati segera diperiksa.

Ada pun sepuluh orang perwakilan massa yang menemui pihak Bareskrim yaitu Ustaz Asep Syarifuddin, Abdullah Syafi’i, Nur Sukma, Dedi selaku pelapor, Egi Sudjana, Habib Muchsin bin Zaid, Haji Encep, Habib Salim, Perwakilan dari Solo dan Slamet Ma’arif.

Sayangnya mereka tidak dapat menemui Kepala Bareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto yang sedang menghadiri pelantikan Brigjen Firli sebagai Deputi Penindakan KPK.

Djoko berterima kasih atas masukan tersebut. Menurut dia, dari laporan polisi yang sudah masuk ke Bareskim, penyidik sudah melakukan pemeriksaan sebagian pelapor.

“Kalau di Pasal 156a. Langkahnya yakni kita meminta kepada bapak-bapak yang melapor ke polisi untuk dimintai keterangan. Kenapa? Artinya itu kita supaya diberi informasi yang kita butuhkan,” kata Joko saat berdialog dengan para perwakilan Aksi Bela Islam di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim.

Bareskrim juga meminta agar masyarakat agar mengawasi jalannya proses penegakan hukum terkait laporan tersebut. Selain itu, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu meminta agar melakukan pemeriksaan terhadap pelapor sebelum memeriksa Sukmawati.

“Ada yang sudah dimintai keterangan, ada yang belum bisa. Dengan masukan ini, kami mohon dikasih waktu. Apa sih yang dilaporkan itu sehingga menjadi merugikan si pelapor,” ucap Djoko.

Sementara Ketua Umum PA 212, Slamet Ma’arif mengatakan telah menyampaikan aspirasi umat Islam. Dia meminta perlu ada ketegasan dari kepolisian. Sebab, kasus puisi ‘Ibu Indonesia’ yang dituding menistakan agama bukan kasus sembarangan.

Slamet menegaskan secara pribadi memaafkan Sukmawati atas puisi tersebut. Namun proses hukum harus tetap berjalan.

“Tidak ada pengaruhnya beliau minta maaf kepada MUI terhadap proses hukum yang negara kita. Oleh karena itu kita dukung kepolisian untuk segera memproses kasus bu Sukmawati,” kata Slamet. [YMA]