Ilustrasi

Koran Sulindo – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) melihat pemerintah masih menekankan pembangunan kontinental meski saat ini pemerintahan Jokowi mulai melirik ke laut dengan adanya poros maritim.

“Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah belum menyentuh para nelayan,” ujar Dr. H. Yussuf Solichien, Ketua Umum HSNI, menjawab pertanyaan Koran Sulindo di sela-sela peringatan HUT ke-44 HSNI yang dipusatkan di Yogya, Kamis (18/5).

Menurut Yussuf, beberapa kali infrastructure summit yang digelar di Jakarta tak ada yang membicarakan soal pembangunan laut dan perikanan. Hal ini bisa dilihat dari maraknya pembangunan jalan tol, lapangan terbang, MRT dan lain sebagainya. “Mana ada pembangunan pelabuhan, atau pasar ikan? Nggak ada. Karena itu HSNI perlu mengingatkan pemerintah agar tak membangun daratan saja, karena rakyat Indonesia juga ada yang hidup dari laut,” katanya.

Banyak hal yang menurut Yussuf menjadikan nelayan sulit berkembang. Misalnya permodalan. Pemerintah memang telah mengeluarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun tetap saja sulit diakses para nelayan. Ketika nelayan mengajukan KUR meski hanya Rp 5 juta saja, tetap saja diminta agunan. “Jadi sekian banyak KUR yang dikucurkan hanya sekitar 0,02 persen yang untuk nelayan,” ungkap Yussuf.

Demikian pula para nelayan juga mengalami kesulitan mendapat BBM. Sekitar 40 – 70 persen biaya yang dikeluarkan nelayan itu untuk BBM. “Tapi adakah stasiun pengisian BBM yang berada di wilayah sentra-sentra perikanan? Mau tak mau nelayan harus beli di SPBU, dan kalau membeli BBM pakai jerigen tidak diperbolehkan. Hal ini perlu dipikirkan,” ujar Yussuf.

Kemudian soal sarana dan prasarana. Menurut Yussuf, Jepang yang mempunyai panjang pantai 33 ribu kilometer mempunyai 3000 pelabuhan perikanan. Indonesia yang mempunyai panjang pantai yang lebih besar dari Jepang hànya mempunyai 19 pelabuhan perikanan. Lantas, hasil tangkapan nelayan ini mau dijual ke mana? Pelabuhan nggak ada, pasar ikan juga nggak ada. Berapapun hasil

“Inilah yang membuat nelayan kita masih miskin, karena pemerintah orientasi pembangunan masih ke daratan,” tegas Yussuf.

Menyinggung soal cantrang, Yussuf menegaskan HSNI mendukung kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan cantrang. Hendaknya kebijakan pelarangan itu dilaksanakan dengan tegas. “Kami mendukung, dan tegas saja kalau dilarang ya dilarang. Jangan kemudian ada tekanan lalu diperpanjang,” kata Yussuf.

Sementara itu Ketua HNSI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro mengungkapkan, banyak nelayan di DIY yang selain tetap melaut juga menekuni bidang pariwisata. Di wilayah Gunung Kidul, banyak para nelayan yang membuka penginapan dan kuliner seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai-pantai di wilayah Gunung Kidul.

Dan yang menjadi perhatian, menurut Wironegoro, adalah para nelayan di ‘Kulon Progo, karena saat ini tengah dilakukan pembangunan bandara internasional dan juga penambangan pasir besi.

“Ada migrasi kultural pada nelayan di Kulon Progo, banyak pembangunan seperti bandar udara, pelabuhan dan tambang pasir besi. Perlu pembinaan lebih kepada para nelayan supaya tidak hanya menjadi penonton,” kata Wironegoro. [YUK]