Ilustrasi: Banjir di Kemang, Jakarta Selatan

Koran Sulindo – Banjir yang melanda wilayah Kemang Jakarta Selatan sejak Sabtu lalu hingga hari ini dinilai dinilai sebagai bukti nyata pemerintahan Gubernurt DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) gagal menjalankan program pengendalian banjir.  Banjir menggenangi sebanyak 39 RW di wilayah kelas menengah atas dan warga negara asing itu. Tercatat 10.538 KK atau 31.622 jiwa terdampak langsung oleh bencana tersebut.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan Pemerintah Provinsi tidak bisa berlindung di balik alasan hujan lebat.

“Gubernur sebaiknya dengan rendah hati meminta maaf dan mengakui masih belum mampu menangani banjir. Kemudian, gubernur juga perlu mengakui butuh dukungan dan masukan masyarakat Jakarta untuk mengatasi masalah ini,” kata Nirwana.

Tembok Jebol

Sementara itu Lurah Bangka, Dedih Suhada menambahkan, banjir di wilayahnya ini disebabkan jebolnya lima tembok milik warga yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Krukut.

“Penyebabnya, ada lima tembok warga yang usianya sudah tua ambrol tergerus air Kali Krukut. Sehingga air dengan cepat meluap ke permukiman hingga apartemen dan basement pertokoan,” ujar Dedih.

Lima tembok yang jebol itu berada di Taman Kemang RT 14/01, RT 02/10, Jalan Kemang Selatan VIII RT 10/02, Jalan Kemang Selatan X RT 10/02 dan Jalan Kemang Raya RW 01 belakang Hotel Pop.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan kawasan Kemang terendam banjir akibat meluapnya Kali Krukut. 6 tembok pembatas yang berada di kawasan perumahan di sekitar Kemang jebol dan mengakibatkan air masuk ke kawasan elite itu.

Semua tembok berada di kawasan perumahan yang berbatasan langsung dengan Kali Krukut.

Untuk mencegah banjir susulan, Pemprov DKI akan membangun turap sementara di titik-titik yang jebol. Turap sementara akan dibuat dari brojong baju yang akan dibangun sepanjang 2 kilometer.

Teguh juga berjanji segera melakukan normalisasi Kali Krukut yang menjadi salah satu penyebab banjir hebat itu.

Normalisasi akan dilakukan dengan mengeruk endapan lumpur di kali tersebut. Namun Teguh mengakui normalisasi Kali Krukut tidak akan menghilangkan potensi banjir secara menyeluruh di kawasan tersebut. Sebab, lebar Kali Krukut saja sudah jauh di bawah standar minimal lebar sungai.

“Untuk jangka panjang kita harus mengembalikan lebar kali, minimal 10 meter,” kata Teguh.

Pelebaran Sungai Bukan Solusi

Pengamat tata kota Marco Kusumawijaya mengatakan, banjir di wilayah Jakarta tidak dapat diatasi hanya dengan menggusur permukiman warga untuk melebarkan sungai. Hal terpenting untuk mengatasi banjir yakni dengan mengurangi debit air permukaan.

“Jangan cuma soal membongkar untuk pelebaran sungai. Mengatasi banjir adalah mengurangi mengurangi debit air permukaan,” ujar Marco di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (28/8).

Solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta bisa dilakukan dengan rekayasa teknik, yakni dengan membuat sambungan pipa ke dalam tanah sehingga air di permukaan bisa masuk.

Rekayasa teknik dapat mencegah tambahan air di permukaan. Rekayasa teknik ini berbeda dengan pembuatan saluran air. Saluran air akan tetap membuat air meluap jika debit air tinggi.

Akibat Pelanggaran Tata Ruang 

Banjir besar itu diduga akibat pelanggaran tata ruang di kawasan itu. Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan kawasan Kemang, yang awalnya merupakan hunian, berubah fungsi menjadi area komersial. Sedangkan area resapan air dijadikan apartemen hingga mal.

Masalah ini adalah akumulasi pelanggaran tata ruang di Jakarta Selatan. Hampir sebagian wilayah Jakarta Selatan telah tertutup beton dan area resapan air hilang.

“Sehingga air tak meresap ke tanah, melainkan langsung mengalir ke saluran air,” ujarnya.

Kegagalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatasi banjir yang sering terjadi di Jakarta Selatan berpotensi menjadi bumerang baginya saat maju Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Benny Agus Chandra meminta warga permukiman mewah di Kemang, Jakarta Selatan, memberikan kontribusi lahan. Lahan itu nantinya akan digunakan Pemprov DKI sebagai lahan resapan banjir.

“Jadi jangan hanya membebankan kami,” kata Benny.

Benny mengklaim sudah ada komunikasi dengan warga Kemang terkait kontribusi lahan itu.  [beritajakarta.com/DAS]