Apindo: Menteri Pilihan Jokowi Harus Kompeten, Berintegritas, dan Inovatif

Apindo: Menteri Pilihan Jokowi Harus Kompeten, Berintegritas, dan Inovatif

Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani/amcham.or.id

Koran Sulindo – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta sosok yang dipilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin harus kompeten, berintegritas, dan inovatif.

“Bicara soal menteri, yang pertama adalah kompetensi. Kedua, integritas. Ketiga, bisa mencari terobosan atau inovatif dalam membuat regulasi, dalam membuat kepercayaan masyarakat. Selama ini, kita melihat dengan kinerja yang seharusnya bisa optimal, ini menjadi pertanyaan,” kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, di Jakarta, Jumat (5/7/2019), seperti dikutip Liputan6.com.

Menurut Hariyadi, para pengusaha tidak mempermasalahkan apakah nantinya menteri yang terpilih berasal dari kalangan politisi atau profesional asal memenuhi tiga kriteria tersebut.

“Tapi presiden pasti sudah tahu persis,” katanya.

Apindo menyatakan tidak mengusulkan nama secara khusus kepada Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Hariyadi juga meminta Jokowi sesegera mungkin melakukan pergantian kabinet sebelum 20 Oktober.

“Enggak perlu nunggu 20 Oktober. Menteri itu kan leadership, pembantunya presiden. Itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Terutama masalah pemilihan dari menteri-menteri yang memang mempunyai kompetensi yang bukan hanya baik tapi yang di atas rata-rata,” kata Hariyadi, di Jakarta, Minggu (30/6/2019) lalu.

Haryadi juga berharap Jokowi beserta kabinet kerja barunya nanti mau lebih banyak membuka diri terhadap gelontoran investasi untuk pembangunan negeri.

“Rombak kebijakan pro investasi. Perlu didukung sama orang dan menteri yang sepaham dengan presiden. Dia tahu lah siapa orang-orangnya,” kata Hariyadi.

Masukan Konkret

Sementara itu, dalam pertemuan jajaran Pengurus APINDO dengan Presiden Jokowi Widodo, di Istana Merdeka Jakarta pada 13 Juni 2019 lalu, presiden mengatakan ingin memprioritaskan investasi dan ekspor lima tahun pemerintahan ke depan untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan deficit transaksi berjalan.

“Hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari APINDO dan Hippindo. Saya ingin masukan-masukan yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita,” kata Jokowi, seperti dikutip rilis media Apindo, seperti dikutip apindo.or.id.

Para pelaku usaha diminta memberikan masukan, baik dari sisi regulasi, termasuk jika ada revisi Undang-Undang, kalau diperlukan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Presiden juga menyinggung masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang tidak pernah bisa diselesaikan hingga sekarang. Padahal Indonesia merupakan negara besar dan memiliki kekuatan SDM melimpah.

Sementara saat itu, Hariyadi mengatakan beberapa isu disampaikan dalam diskusi bersama Presiden RI, antara lain mengenai perpajakan dan industri padat modal.

“Tren 10 tahun terakhir lebih kepada industri padat modal dan industri padat karya sangat berkurang banyak meskipun Indonesia memiliki lebih dari 250 juta penduduk dengan angkatan kerja lebih dari 130 juta,” katanya.

APINDO juga meminta Pemerintah meninjau kembali UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena dinilai tidak relevan dengan kebutuhan saat ini dan membuat industri padat karya beralih ke negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.

APINDO juga berharap pemerintah memberikan potongan khusus Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) pada industri padat karya agar bisa memperluas usahanya. [Didit Sidarta]