Koran Sulindo – Aksi yang digelar oleh sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Anak NKRI diminta tidak anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum.
Sebab, perusakan fasilitas umum juga akan merugikan masyarakat. Biaya perbaikan fasum yang dirusak berasal dari uang pembayaran pajak warga.
“Demo, unjuk rasa silahkan, tapi jangan anarkis. Karena apapun juga yang dirusak itu uang dari rakyat juga. Kan sayang,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10).
Prasetyo tak mempersoalkan aksi yang digelar masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari buruh, mahasiswa dan ormas itu. Karena itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan melaksanakan demonstrasi telah dijamin dan dilindungi konstitusi.
“Silahkan (demo aksi tolak UU Cipta Kerja). Hak bicara masyarakat, mahasiswa atau buruh untuk berbicara, silahkan,” kara Prasetio.
Akibat unjuk rasa pada 8 Oktober 2020, sebanyak 45 halte TransJakarta dirusak massa tak dikenal. Pemprov DKI pun harus mengeluarkan biaya sebesar Rp65 miliar untuk perbaikan 45 Halte TransJakarta yang dirusak massa dalam aksi tersebut.
“Kerugian untuk halte itu diperkirakan per hari ini Rp65 miliar,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10).
Tak hanya itu ada sejumlah fasilitas umum yang dirusak massa di antaranya plang rambu lalu lintas, sejumlah pos polisi, pot tanaman di kawasan Jakpus, Bioskop Grand Theater, Gedung Kementerian ESDM, Wisma Antara. [WIS]
