Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo diusulkan membuka kantor perwakilan pemerintah pusat di Papua. Dengan adanya kantor perwakilan tersebut diharapkan pemerintah pusat dapat memantau langsung proses pembangunan serta menjamin capaian berbagai program betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.
Selain itu, pemerintah pusat diminta segera menunjuk tokoh dari Papua menjadi wakil Indonesia untuk berbicara di berbagai forum internasional untuk menyampaikan informasi yang benar tentang perkembangan Papua sekarang ini. “Jangan sampai Papua digoda negara lain terus untuk memisahlan diri,” kata mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Tri Sulistyanto, saat diskusi yang bertajuk “Sinergi Pusat-Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan di Papua”, yang berlangsung di ruang sidang Dekanat Fisipol UGM, Jumat (10/2).
Karpus Belau, mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya, Papua, sepakat ihwal ide pendirian kantor perwakilan pemerintah pusat di Papua. “Ini penting karena lambannya pembangunan Papua selama ini lebih disebabkan faktor keamanan, birokrasi yang lemah, keterbatasan SDM, serta belum selesainya penuntasan pelanggaran hak asasi di masa lalu. Saya pikir, dengan adanya kantor ini, setiap ada kasus pelanggaran hak asasi dan kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak ke masyarakat bisa dipantau,” kata mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta itu.
Menanggapi hal itu, Deputi Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menegaskan, Presiden Joko Widodo selalu berkomitmen melaksanakan pembangunan melalui konsep ekonomi berkeadilan di Papua. Ini dilakukan lewat percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, serta menuntaskan pelanggaran hak asasi di masa lalu.
Jaleswari kemudian memaparkan data hasil pembangunan di Papua selama dua tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua tahun 2015 meningkat menjadi 57.25 dari 56.57 di tahun 2014. Di bidang pendidikan, sebanyak 325.617 siswa menerima program Indonesia Pintar. Lalu, 60% atau 2,836 juta masyarakat Papua sudah menerima program Indonesia Sehat. “Di bidang hak asasi sudah ada grasi kepada lima tahanan politik,” katanya.
Kemudian, dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemerintah telah membangun 4.480 kilometer jalan baru di Papua dan Papua Barat. Pemerintah juga telah meningkatkan jumlah pasar mama menjadi 25, dari sebelumnya hanya ada 3. “Penambahan pasar mama ini diikuti dengan peningkatan jumlah pedagang yang sebelumnya hanya 23 ribu di tahun 2015 meningkat jadi 39 ribu pedagang di tahun 2016,” kata Jaleswari.
Ia menambahkan, tugas yang diemban bersama dengan staf lain di Kantor Staf Presiden adalah mengamankan kebijakan presiden agar program Papua betul-betul dilaksanakan kementerian terkait. Meski begitu, Jaleswari mengakui, pemerintah juga dihadapkan pada lemahnya koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah serta koordinasi antar lembaga dan kementerian. [YUK]
