Jakarta – Mahasiswa dan Masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat pada Rabu (28/10/2026). Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Dalam aksinya para mahasiswa membentangkan berbagai macam spanduk antara lain bertuliskan tuntuntan “Hutan Bukan milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi dan Perusak Harus Diadili” dan yang lainnya.
Aksi ini diinisiasi oleh berbagai macam kelompok mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Bem Keluarga Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, BEM Universitas Brawijaya, serta Bem Universitas Diponegoro. Ada juga Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, sampai BEM Universitas Negeri Semarang.
Yang menarik dalam demo kali ini ialah terkait dengan simbol “Three Finger Salute yang juga dibentangkan dalam spanduk massa.
Simbol tersebut memiliki sejarah panjang dalam budaya populer dan kemudian diadopsi oleh gerakan pro-demokrasi di berbagai negara, terutama sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap kekuasaan otoriter.
Three Finger Salute dikenal luas melalui film The Hunger Games, waralaba film distopia yang menggambarkan masyarakat di bawah pemerintahan otoriter.
Dalam cerita tersebut, masyarakat di distrik-distrik yang berada di bawah kekuasaan Capitol hidup dalam ketimpangan dan tekanan. Acungan tiga jari menjadi gestur penghormatan yang kemudian berkembang sebagai simbol solidaritas dan perlawanan terhadap penguasa.
Dikutip dari The Guardian, simbol tersebut kemudian diadopsi oleh para pengunjuk rasa di Thailand setelah kudeta militer pada Mei 2014. Saat itu, sekelompok kecil demonstran berkumpul di depan sebuah pusat perbelanjaan untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
Salah seorang pengunjuk rasa mengangkat tiga jari, mengadaptasi simbol yang dikenal dari The Hunger Games. Gestur itu kemudian digunakan secara luas dalam demonstrasi di Thailand.
Aktivis prodemokrasi Thailand, Sirawith Seritiwati, menjelaskan bahwa simbol tersebut mudah dipahami sebagai representasi kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas.
Pesan antiautoriter dalam The Hunger Games juga dinilai dekat dengan pengalaman para pemuda yang menentang pemerintahan militer.
Dalam keterangan resminya, BEM UI menyebut demo 28 Oktober 2026 merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang digelar di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
BEM UI menyatakan bahwa three-finger salute “telah bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi.”
Jauh sebelum riuh di jalanan, three-finger salute, sambung BEM UI, “telah menjadi bahasa universal bagi gerakan sosial prodemokrasi di berbagai belahan dunia.”
“Mulai dari penolakan kudeta militer di Thailand dan Myanmar hingga perlawanan terhadap represi di Hong Kong. Terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis, setiap jari membawa manifestasi nilai liberté [kebebasan], égalité [kesetaraan], dan fraternité [persaudaraan],” ucap BEM UI.
Dengan simbol itu, BEM UI mengungkapkan “sudah saatnya kita merebut kembali ruang demokrasi.”
“Penggunaan simbol ini adalah identitas kita bersama untuk merapatkan barisan, baik di jalanan maupun dalam aktivisme digital,” tegas mereka.
Selain membentangkan simbol perlawanan, massa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) juga membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Pertama, menetapkan status bencana nasional dan mengadili korporasi penyebab bencana ekologis.
Komite SADAR meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana yang melanda berbagai daerah, seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Mereka juga mendesak pemerintah mengadili korporasi yang dipandang menyebabkan bencana ekologis.
“Kami juga menuntut pemerintah menuntaskan integrasi tata kelola lahan, menyegerakan one map policy, dan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup dalam perumusannya, agar tercipta transisi energi yang berkeadilan, lingkungan hidup yang terlindungi, dan terpenuhinya hak ruang hidup masyarakat,” tulis mereka.
Kedua, mengelola APBN berdasarkan kepentingan rakyat.
Komite SADAR menuntut pemerintah menghentikan program-program yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut Komite SADAR, program MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 telah menyedot 29 persen anggaran pendidikan atau Rp240 triliun. Sementara itu, KDMP disebut “mengunci dana desa” sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar.
“MBG dan KDMP hanya secuil dari program politik untuk bagi-bagi kue yang digunakan oleh rezim ini. Pertanyaannya, kalau yang diuntungkan dari program pemerintah adalah TNI, Polri, dan oligarki, untuk apa rakyat membiayainya?” tanya mereka.
Ketiga, menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki pelayanan dasar, dan menyediakan lapangan kerja berkualitas.
Komite SADAR menilai biaya pendidikan semakin mahal dan masyarakat di wilayah pinggiran menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka menyebut hanya 6,03 persen warga pedesaan yang lulus perguruan tinggi, atau kurang dari separuh angka di perkotaan.
Kondisi tersebut dinilai berlanjut ke dunia kerja. Komite SADAR menyebut 35,40 persen pekerja di Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah dan terjebak dalam pekerjaan tanpa perlindungan.
Menurut mereka, persoalan ini semakin mendesak mengingat pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tengah berlangsung di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Komite SADAR juga menyoroti persoalan pelayanan dasar lainnya, seperti keterbatasan dokter di puskesmas, kurangnya akses air minum perpipaan, serta keterbatasan fasilitas lain yang menjadi hak konstitusional masyarakat.
Keempat, mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menghentikan penyalahgunaan kekuasaan melalui hukum.
Komite SADAR meminta pemerintah mengatasi persoalan KKN dan berhenti menggunakan hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan.
“Hukum justru dikangkangi dan digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. Rakyat bisa melihat legislasi dibuat tanpa partisipasi publik yang bermakna dan secara jelas melanggengkan praktik KKN,” tulis mereka.
Kelima, mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.
Dalam tuntutan terakhir, Komite SADAR mendesak pemerintah memulihkan kebebasan berpendapat, menindak pelanggar hak asasi manusia (HAM), serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Komite SADAR mencontohkan peristiwa yang menewaskan pengemudi ojek daring (ojol), Affan Kurniawan, setelah dilindas mobil Brimob saat demonstrasi. Mereka juga menyinggung aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang disiram air keras karena aktif menolak militerisasi.
“Mereka bukan kasus terpisah. Di rezim ini ribuan orang telah ditangkap sewenang-wenang hanya karena bersuara. Negara lebih memilih mengadili mereka yang kritis ketimbang 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terus mencoba dilupakan,” kata Komite SADAR.
“Semua ini merupakan bentuk militerisasi, usaha untuk baik secara struktural dan kultural untuk merusak nilai-nilai sipil seperti HAM dan Demokrasi.”
Melalui pembentangan simbol Three Finger Salute dan lima tuntutan yang disuarakan, mahasiswa dan masyarakat sipil menjadikan aksi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ini sebagai ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. [UN]
