Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuningan, Ida Suprida, S.Pd., M.M. (kiri) [Foto: Suluh Indonesia/Ulfa Nurfauziah]

Kuningan – Persoalan kesejahteraan dan pengembangan karier masih menjadi perhatian dalam dunia pendidikan. Mulai dari kepastian status kepegawaian, pencairan tunjangan profesi, hingga kendala kenaikan pangkat.

Berbagai persoalan tersebut disuarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuningan dalam Seminar Nasional Pendidikan bertajuk “Memperkuat Solidaritas dan Profesionalisme Guru Melalui Pengembangan Karier, Peningkatan Kesejahteraan dan Pemahaman Regulasi Pendidikan Menuju Indonesia Unggul dan Berdaulat”, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang digelar di SMKN 3 Kuningan itu menjadi ruang bagi para guru untuk membahas persoalan yang mereka hadapi sekaligus mencari kejelasan mengenai regulasi pendidikan.

Seminar dikemas dalam bentuk talkshow dengan menghadirkan narasumber dari tingkat pusat dan provinsi. Dr. Dudung Abdul Qodir, S.Pd., M.Pd. sebagai Ketua Umum PB PGRIdan Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat, Dr. Sugito Adiwarsito, M.Pd.Or.

Ketua PGRI Kabupaten Kuningan, Ida Suprida, S.Pd., M.M., mengatakan terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian organisasi dalam kegiatan tersebut.

Salah satunya menyangkut nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

PGRI mengusulkan agar pengangkatan PPPK yang dimaksud dapat dilakukan tanpa tes, sebagai bentuk afirmasi sekaligus penghargaan atas pengabdian mereka.

“Yang pertama kaitan dengan PPPK penuh waktu dan paruh waktu, bagaimana nasib mereka? Dan usulan PGRI dengan tetap, mereka angkat tanpa tes apapun, anggap saja dengan afirmasi lah penghargaan atas pengabdian mereka,” kata Ida.

Persoalan lain yang disoroti adalah pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Menurut Ida, pencairan tunjangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan aplikasi maupun administrasi.

Untuk membahas persoalan itu, PGRI menghadirkan narasumber yang memahami regulasi di tingkat kementerian. Kehadiran narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan arahan kepada para guru mengenai penyelesaian kendala administrasi yang menghambat pencairan tunjangan.

Ida mengatakan, PGRI juga terus memperjuangkan mekanisme pembayaran TPG yang lebih sederhana dan selaras dengan pembayaran gaji bulanan.

“Harapan ke depan tetap, ketika gaji turun maka TPG-nya berbarengan ikut turun, tanpa ada embel-embel persyaratan sinkron dan yang merepotkan para guru,” ujarnya.

Selain persoalan kepegawaian dan tunjangan, PGRI menyoroti kendala kenaikan pangkat yang berkaitan dengan jabatan fungsional dan ketersediaan formasi.

Ida menjelaskan, pemenuhan persyaratan jabatan fungsional belum selalu menjamin guru dapat segera naik pangkat apabila formasi yang dibutuhkan tidak tersedia.

“Ketika jafungnya sudah bisa, tapi formasinya tidak ada, tidak bisa naik pangkat,” katanya.

Ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian sehingga guru yang telah memenuhi persyaratan tidak terus terkendala dalam proses pengembangan kariernya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, H. Uu Kusmana, S.Sos., M.Si., menyoroti tantangan pendidikan daerah, salah satunya capaian rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih berada pada angka 7,92 tahun dan dinilai belum mencapai target.

Menurut Uu, peningkatan rata-rata lama sekolah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan Kementerian Agama dan organisasi profesi guru.

Ia berharap PGRI dapat mengambil bagian dalam upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

“Ini bukan hanya Dinas Pendidikan, tapi Kemenag juga harus bertanggung jawab terkait dengan rata-rata lama sekolah itu. Jadi, kompleks sebetulnya,” kata Uu.

Uu juga mengapresiasi seminar yang diselenggarakan PGRI Kabupaten Kuningan karena membuka ruang bagi guru untuk menyampaikan aspirasi mengenai regulasi, kesejahteraan, dan pengembangan karier.

Menurutnya, forum tersebut perlu dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan pendidikan sekaligus memperkuat kerja sama dalam mencari solusi.

Pembahasan mengenai kesejahteraan dan karier guru serta peningkatan rata-rata lama sekolah menunjukkan beragam tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama.

PGRI berharap persoalan yang disampaikan dalam seminar tersebut dapat memperoleh kejelasan dan tindak lanjut dari pihak terkait, sementara pemerintah daerah mendorong kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kuningan. [UN]