PEMBIAYAAN keuangan negara masih menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah. Terutama menggenai tingginya defisit anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 diperkirakan dapat melebar hingga 2,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai dampak dari penambahan alokasi belanja pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan defisit APBN 2025 kemungkinan ditargetkan sebesar 2,45% sampai dengan 2,8% dari PDB. Sebelumnya pemerintah menargetkan defisit APBN tahun ini sebesar 2,29% dari PDB, atau sebesar Rp 522,8 triliun.
“Dari sidang kabinet hari ini diputuskan paling tidak arahan dari bapak presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam kisaran bisa diterima dengan defisit antara 2,45% sampai dengan 2,8% (dari PDB),” ujar Sri Mulyani.
Saat ini pemerintah disebut mulai melakukan pembahasan awal rencana kerja pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025. Termasuk kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2025.
Maka dirasa penting adanya komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi dalam rancangan tersebut.
Pembengkakan subsidi dan bansos
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, potensi defisit APBN 2024 salah satunya disebabkan adanya penambahan anggaran untuk subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun, sehingga total anggarannya menjadi Rp 40,68 triliun.
Selain itu terdapat tambahan 2 program bansos untuk memitigasi pangan dan juga stunting. Pertama BLT tunai sebesar Rp 600.000 untuk 22 juta KPM dengan anggaran Rp 11,25 triliun. kedua, bantuan beras 10 kg (ditambah telur dan daging ayam untuk keluarga yang memiliki balita stunting) sampai dengan Juni 2024 mencapai Rp 17,5 triliun.
“Itu akan diambil dari sisa SAL (Saldo Anggaran Lebih) atau pelebaran defisit anggaran di 2024. (Outlook defisit 2024) 2,3%-2,8%. Jadi tahun depan pun dalam bandwidth maupun dalam kerangka yang sama, 2,4%-2,8% (dari PDB) tapi realistis,” kata Airlangga, Senin (26/2).
Airlangga juga menyampaikan saat sidang kabinet telah diputuskan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif listrik, tidak ada kenaikan harga BBM sampai dengan Juni, baik itu BBM subsidi dan non subsidi.
Dengan keputusan tersebut maka pemerintah akan membutuhkan anggaran tambahan untuk mensubsidi Pertamina maupun PLN. [DES]
