Koran Sulindo – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan penjelasan mengenai pendirian Front Persatuan Islam. Mahfud mengatakan, pendirian Front Persatuan Islam asalkan tidak melanggar hukum.
“Boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh,” kata mantan Ketua MK itu kepada wartawan, Jumat (1/1).
Pemerintah, klaim Mahfud, tidak akan mengambil langkah apapun. Terlebih, setiap harinya banyak organisasi dibentuk.
“Pemerintah tidak akan melakukan langkah khusus. Wong tiap hari juga berdiri organisasi,” kata Mahfud.
Pendirian Front Persatuan Islam, lanjut Mahfud, tidak ada bedanya dengan organisasi massa pada pemerintahan masa lalu. Sepertinya halnya pembubaran organisasi Masyumi.
“Dulu Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya, juga tidak apa-apa. PSI yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas dan tokoh-tokohnya sampai sekarang,” ujar Mahfud.
Selanjutnya, kata Mahfud, PNI berfusi melahirkan PDI dan melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya. “Nahdlatul Ulama pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU juga tidak ditindak sampai bubar sendiri,” papar Mahfud.
Secara hukum dan konstitusi, kata Mahfud tidak ada yang bisa melarang orang untuk berserikat dan berkumpul. “Itu tak menjadi masalah asalkan tidak melanggar hukum dan menganggu ketentraman dan ketertiban umum. Secara hukum alam, yang bagus akan tumbuh, yang tidak bagus akan layu baik yang lama maupun yang baru,” kata Mahfud.
Mahfud juga mengatakan, hingga kini kurang lebih ada 440.000 ormas dan perkumpulan.
Sementara, sejumlah tokoh eks pentolan FPI langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Singkatan keduanya sama-sama FPI.
Kuasa hukum Front Persatuan Islam, Aziz Yanuar membenarkan telah melakukan deklarasi. “Benar sudah dideklarasikan,” ujar dia, di Jakarta, Rabu (30/12).
Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam adalah Habib Abu Fihir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah.
Kemudian, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M Luthfi. “Saya sendiri sebagai kuasa hukum Front Persatuan Islam,” kata Yanuar. [WIS]
